Masukkan Lagi Mapel Pancasila

JAKARTA – Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) diminta segera beroperasi. Karena itu, Kepala UKP-PIP Yudi Latief kemarin (9/6) mengajukan tiga orang untuk diangkat sebagai deputi di UKP-PIP. Sebagai program teknis awal, lembaga itu akan memasukkan kembali mata pelajaran Pancasila di institusi-institusi pendidikan. “Kami segera berdiskusi dengan Kemendikbud dan Kemenristekdikti,” ujarnya di kantor sekretariat kabinet kemarin. Pembahasan dalam koordinasi itu berfokus pada penyusunan materi pembelajaran dan metode penyampaiannya. Termasuk apakah harus dibuatkan mata pelajaran khusus atau cukup dimasukkan ke mata pelajaran yang sudah ada. Saat ini Kurikulum 2013 (K-13) sudah memasukkan kembali unsur Pancasila. Hanya, bahannya menyatu dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pada kurikulum sebelumnya, yakni KTSP, nama mapelnya bukan PPKn, melainkan PKn (pendidikan kewarganegaraan). Program kedua adalah memopulerkan kembali Pancasila di ruang-ruang publik. Untuk menjalankan program tersebut, UKP-PIP berencana menggandeng berbagai komunitas, bloger, maupun aktivis yang concern dengan isu Pancasila. Juga, bergerak melalui berbagai festival menyesuaikan dengan tren yang ada. “Kami fokus ke generasi millennial agar Pancasila ini menjadi lifestyle,” lanjutnya. Kemarin Yudi juga mengajukan tiga calon deputi kepada presiden melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Tiga deputi yang akan dibentuk adalah deputi pengkajian dan materi, deputi advokasi, serat deputi pengendalian dan evaluasi. Masing-masing deputi akan dibantu sekitar 15 staf. Namun, Yudi belum bersedia menyebutkan nama deputi yang diusulkan. Yudi menjamin UKP-PIP tidak akan sama dengan Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) era Orde Baru. Dari segi organisasi, keduanya berbeda. UKP-PIP jauh lebih ramping dengan pegawai sekitar 50–60. Berbeda halnya dengan BP7 yang punya cabang sampai ke kabupaten/kota. Fungsi UKP-PIP juga lebih banyak pada koordinasi dan evaluasi program di berbagai kementerian dan lembaga. Apakah program yang dijalankan oleh kementerian sudah memenuhi indikator-indikator yang dibuat UKP-PIP. “Nanti kami cari indikatornya,” tambah dia. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan bahwa anggaran untuk UKP-PIP sementara diambil dari anggaran seskab. Untuk selanjutnya, presiden akan memutuskan karena UKP-PIP secara langsung berada di bawah presiden. “Saya sudah bicara dengan menteri keuangan agar begitu dilantik, UKP-PIP bisa langsung beroperasi,” terangnya. (jpg)