PDIP Minta Banyak Jatah Menteri, Jokowi Bertemu Ketum Parpol Koalisi Sebelum Susun Kabinet

DENPASAR - PDI Perjuangan resmi meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan jatah kursi kabinet terbanyak kepada mereka. Sementara Presiden Joko Widodo memastikan pembahasan komposisi kabinet dan koalisi di pemerintahan periode 2019-2024 belum dilakukan dalam waktu dekat. Permintaan itu disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pembukaan Kongres Nasional V PDIP di Denpasar Bali, Kamis (8/8). Dia mengaku tak terima jika PDIP hanya mendapat jabatan menteri sedikit di kabinet baru nanti. "Jangan nanti [Jokowi bilang] 'Ibu Mega karena saya pikir PDIP sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, maka saya cuma kasih 4 [kursi menteri] ya'. Tidak mau. Ini dalam kongres saya minta dengan hormat pak presiden, bahwa PDIP akan masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak," ujar Megawati disambut sorakan para kader PDIP. Pada Kabinet Kerja saat ini ada 3 kader PDIP yang menjadi Menteri. Ketiganya adalah Puan Maharani sebagai Menko PMK, Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri dan Yasonna Laoly sebagai Menkumham. Baca juga: Makna Kehadiran Prabowo Subianto di Kongres PDIP Permintaan Megawati disambut Presiden Jokowi. Dalam pidatonya di Pembukaan acara ini, Jokowi berkelakar bahwa jatah menteri bagi PDIP terus naik bahkan hingga 2 kali lipat. Dia mencontohkan, jika tadinya ada 3 jabatan menteri untuk PDIP maka nantinya akan ada peningkatan kursi menteri dua kali lipat "Tapi yang jelas PDIP pasti yang terbanyak [mendapat jabatan menteri di kabinet baru]," kata Jokowi. Hingga kini Jokowi belum memutuskan siapa saja menteri yang akan dipilih untuk membantunya dan Ma'ruf Amin di pemerintahan periode 2019-2024. Masa kerja kabinet kerja saat ini akan berakhir Oktober mendatang. Presiden Joko Widodo memastikan pembahasan komposisi kabinet dan koalisi di pemerintahan periode 2019-2024 belum dilakukan dalam waktu dekat. Menurut Jokowi, hingga kini belum ada pertemuan antara dirinya dengan para ketua umum partai politik anggota Koalisi Indonesia Kerja. Pertemuan Jokowi dengan para ketua umum parpol KIK diperlukan untuk membicarakan komposisi koalisi dan kabinet. "Kalau ketemu kami akan berbicara nanti mengenai tambahan koalisi misalnya. [Pembicaraan] yang berkaitan dengan menteri belum, kami belum ketemu," kata Jokowi di Hotel Grand Inna Bali Beach, Denpasar, Bali, Kamis (8/8). Jokowi mengaku hingga kini belum memiliki rencana waktu untuk bertemu semua pemimpin parpol anggota KIK. Padahal, waktu untuk penyusunan kabinet baru hanya tersisa dua bulan lagi. Dia juga menyebut ada kemungkinan koalisi di pemerintahan baru akan menggandeng Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto. Namun, rencana pelibatan Gerindra dalam koalisi baru bisa saja berubah. "Ya politik itu kan semua serba mungkin. Tapi tidak dalam waktu dekat ini karena kami masih ketemu dengan ketua-ketua koalisi kami saja belum," katanya. Jokowi juga mengatakan bahwa jumlah kementerian dalam kabinet periode kedua nanti sama dengan periode pertama, yakni berjumlah 34. Dengan demikian, tidak ada pengurangan atau penambahan nomenklatur kementerian. "Jumlahnya menteri 34," ucap Jokowi di sela-sela Kongres PDIP ke-V di Denpasar, Bali, Kamis (8/8). Jokowi belum mau merinci tentang kementerian yang kemungkinan dilebur dan juga rencana pembentukan kementerian baru. Dia juga belum menjelaskan secara spesifik apakah ada perbedaan dengan nomenklatur kementerian di periode pertama. Selain itu, Jokowi pun belum mau membeberkan berapa jumlah wakil menteri pada periode selanjutnya. Dia hanya mengatakan bahwa 34 kursi menteri akan dibahas secara menyeluruh dengan sembilan partai politik pengusungnya di Pilpres 2019 lalu. Ketua Umum partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh menilai wajar jika PDIP meminta jatah kursi terbanyak dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo. Apalagi, Jokowi memang memberikan jaminan PDIP bakal mendapatkan jumlah kursi menteri paling banyak. "Ya wajar, partai pemenang pemilu kan harus lebih banyak," kata Surya Paloh usai menghadiri Kongres V PDIP di Denpasar, Bali. Pada kesempatan tersebut, Surya Paloh membantah partainya meminta jatah kursi menteri kepada presiden Jokowi. Dia menyerahkan sepenuhnya posisi Nasdem dalam kabinet kepada presiden terpilih itu. "Nasdem enggak ada minta-minta. Jadi saya harus lempang, nggak pernah kami minta-minta kursi itu," kata Paloh lagi. Nasdem sebelumnya sempat berkelakar jika partainya pantas mendapatkan 11 kursi menteri. Bahkan, mereka sudah sempat mengungkapkan keinginan akan posisi tertentu dalam pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan. Nasdem juga pernah mengatakan menginginkan kursi Jaksa Agung. Lebih lanjut, Paloh mengaku ikhlas jika Nasdem tidak mendapatkan satu kursi dalam kabinet kerja jilid II nanti. Dia mengaku tidak akan mempermasalahkan apapun jika memang partainya tidak dibutuhkan sebagai pembantu presiden nanti. Dia mengungkapkan, Nasdem mendukung Jokowi tanpa syarat. Artinya, dia kembali menegaskan jika Nasdem tidak akan mengurusi berapapum kursi yamg akan diberikan Jokowi atau tidak sama sekali.(rep)