Keluhkan Dewan Bolos Paripurna

TIGARAKSA – Puluhan pemuda yang tergabung dalam Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), mempertanyakan adanya kursi kosong saat Paripuna DPRD Kabupaten Tangerang. Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Paripurna tidak sebanding saat mereka melakukan kunjungan kerja. Hal ini disampaikan saat diskusi mempertanyakan tugas Badan Kehormatan Dewan (BKD) di Warung Kopi Gerai Tangerang Gemilang, kemarin. Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kabupaten Tangerang Ahmad Supriyadi mengatakan, ketidakhadiran anggota dewan saat rapat Paripurna memang menjadi sorotan. Namun adanya keterangan lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ketidakhadiran anggota dewan dapat dimaklumi. “Saya hadir sebagai wakil dari badan kehormatan. Kalau Ketidakhadiran anggota dewan menempuh prosedur izin, atau hal yang dilegitimasi fraksinya maka hal ini masuk alasan yang sah. Kalau tidak izin tidak sah nanti ada sanksi etik,” ujarnya kepada Tangerang Ekspres. Kata Supriadi, BKD mengirimkan surat teguran kepada pimpinan fraksi dengan ditembuskan kepada pimpinan partai apabila ada pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota dewan. Ia mengaku, proses pembinaan telah dilakukan ketua partai di seluruh fraksi. “Proses perbaikan terus menerus dilakukan para pimpinan. Kalau fenomena sepi saat Paripurna dan ramai saat kunjungan kerja, kita akan lihat keterangan kenapa yang bersangkutan tidak hadir hingga ke pimpinan partai,” sebutnya. Menanggapi hal tersebut, Ketua PGK Kabupaten Tangerang, Bagus M Rijal mengatakan, kurangnya sanksi tegas atas ketidakhadiran anggota dewan saat rapat paripurna dinilai menjadi akar permasalahan. Selain itu, ia menuding rendahnya minat pengabdian yang ditujukan para anggota dewan menambah daftar panjang ketidakhadiran anggota. “Karenanya peran badan kehormatan kita pertanyakan sebagai kaum milenial kita berhak dong kontrol sosial kepada DPRD. Hal ini yang turut menjadi penghambat raperda mandek, serta kurangnya aspirasi rakyat akan perda yang sedang dibahas,” jelasnya. Kata Bagus, ketidakhadiran anggota dewan saat rapat Paripurna namun penuh sesak saat kunjungan kerja dinilai menunjukan kemunduran. Sebab, ia mengangap hal tersebut terkesan penghamburan keuangan. “Kita menuntut kinerja yang baik yang ditujukan badan kehormatan agar para anggota dewan tidak lagi berlaku ramai saat jalan-jalan. Serta tidak adanya membolos saat Paripurna untuk itu kita mempertanyakan kinerja BKD,” cetusnya. Sementara itu, Sekretaris PGK Kabupaten Tangerang Muhammad Sanusi mengaku, memilih kegiatan diskusi dimana bisa sebagai bentuk kontrol selain dari menambah pengetahuan kader. Selain itu, untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai ramainya anggota dewan saat mengikuti kunjungan kerja dibanding rapat Paripurna. Sebab, kedepan adanya regenerasi tongkat kepemimpinan dari generasi saat ini kepada kaum milenial. “Kita para kaum milenial juga perlu untuk dapat duduk bersama dengan anggota dewan melalui diskusi bukan saja selalu berseberangan. Karena saat diskusi banyak pengetahuan dan informasi yang bisa jadi bahan diskusi kader,” tutupnya. (mg-10/mas)