Kolaborasi, Kunci Sukses Reformasi Perpajakan

“Without change there is no innovation, creativity, or incentive for improvement. Those who initiate change will have a better opportunity to manage the change that is inevitable.” — William Pollard" (Tanpa perubahan tidak ada inovasi, kreativitas, atau insentif untuk perbaikan. Mereka yang memulai perubahan akan memiliki kesempatan lebih baik untuk mengelola perubahan yang tak terelakkan). Direktorat Jenderal Pajak berada dalam situasi yang harus beradaptasi dengan tuntutan teknologi yang semakin maju. Saat ini proses menuju tujuan tersebut diwujudkan melalui reformasi perpajakan. Reformasi pajak terus bergulir sepanjang waktu sampai akhirnya memasuki gerbang reformasi perpajakan jilid III. Berpedoman pada 5 pilar reformasi dalam menciptakan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel untuk mewujudkan penerimaan negara yang optimal. Lima pilar tersebut terkait dengan organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, serta peraturan perundang-undangan. Upaya yang dilakukan adalah perubahan sistem perpajakan yang menyeluruh. Termasuk pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi dan peningkatan basis perpajakan. Reformasi ini memerlukan pemahaman dan kontribusi aktif dari seluruh lapisan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Lean Tim McMahon, salah seorang pakar bisnis, menciptakan program transformasi bisnis bernama program Lean yang cukup populer pada waktu itu. Namun, beberapa studi belakangan ini menunjukkan kegagalan program Lean di berbagai negara di dunia sebesar 50-95 persen. Alasan utama kegagalan tersebut adalah ketidakmampuan mengatasi berbagai kendala terkait budaya perusahaan yang merupakan faktor internal. Tidak adanya keterlibatan pimpinan menjadi hal pertama kegagalan sebuah gerakan reformasi. Pemimpin yang dimaksud haruslah sosok yang tegas dan inspiratif. Ia juga harus berkepribadian kuat, tidak kenal lelah, tangguh, penuntut namun pemaaf, fokus, dan fleksibel. Lebih dari itu, pemimpin juga harus pintar dan sangat berpengaruh dalam organisasi. Setiap institusi yang sukses menjalankan program Lean setidaknya memiliki satu sosok yang demikian. Di sinilah kotribusi para pejabat eselon dibutuhkan untuk lead by example dalam menunjukkan semangat menjalankan reformasi. Konsep dasar reformasi adalah perubahan fundamental pada sistem pengadaan dan transfer nilai kepada pegawai dan masyarakat sebagai wajib pajak. Para pemimpin di setiap lini Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat memimpin di garis depan. Selain itu, keterlibatan pegawai dalam setiap langkah reformasi juga merupakan kunci untuk menghasilkan keberhasilan. Setiap pegawai pada umumnya memiliki pengetahuan yang lebih lengkap mengenai pekerjaan dan wilayah kerja mereka masing-masing. Keuntungan dari keterlibatan pegawai dalam setiap proses dan pengambilan keputusan adalah ketercapaian hasil yang efektif dan efisien, karena setiap kegiatan yang dilakukan pasti selalu disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Di sisi eksternal, Reformasi Perpajakan jilid III diharapkan dapat memberikan perubahan dalam hal layanan dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Dari pengembangan aplikasi yang makin memberikan kemudahan sampai dengan permohonan terkait kewajiban perpajakan yang dapat diakses secara online. Ke depan nantinya Wajib Pajak cukup menjalankan hal dan kewajiban perpajakannya dari tempat dia tinggal atau berada. Edukasi, baik dari sisi internal maupun eksternal adalah kunci keberhasilan Reformasi Perpajakan jilid III ini. Dengan kebijakan dan perubahan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, maka tuntutan percepatan penyebaran informasi juga harus menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal ini Direktorat jenderal Pajak telah melakukan sosialisasi yang cepat dan merata kepada Wajib Pajak di seluruh Indonesia. (rls/djp)