Kapok Jadi KPPS

TANGERANG-Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak, menyisakan korban, keluhan dan masalah. Ketua KPPS di Kota Tangsel meninggal dunia karena kelelahan. Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Teluknaga juga meninggul dunia. Lima pemilihan yang digabungkan membuat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkuras energinya. Kelelahan. Harus bertugas dari pagi buta dan baru selesai menjelas subuh. Mereka bekerja di luar batas ketahanan tubuh. Ketua KPPS 03 Kelurahan Kenanga, Cipondoh Ahmad Syihabudin mengungkapkan, sudah tidak mau lagi jadi KPPS lagi, apalagi jadi ketua TPS. "Kalau pemilu lima tahun kedepan masih sama seperti ini, siapa pun pasti mikir dua kali untuk jadi KPPS. Saya pribadi kapok. Karena sangat berat," ujarnya. Ahmad membeberkan, beberapa hari sebelum pelaksanaan pemilu, harus mengikuti bimbingan teknis (Bimtek). Menurutnya bimtek ini juga tidak maksimal, terlalu mepet dan singkat. "Padahal mereka (KPU) tahu kalau pemilu ini rumit, ditambah tidak ada simulasi, bagaimana proses itu harusnya berjalan. Ada buku panduan tapi tidak ngejamin orang mengerti tanpa praktik," lanjutnya. "Pendistribusian C6 (undangan memilih) di buku panduan dijelasin sebelum tanggal 14 April harus sudah sampai ke pemilih. Faktanya, C6 baru diserahkan ke KPPS tanggal 14 April, kita KPPS kerja keras supaya C6 sampai ke pemilih. Belum lagi di tambah Daftar Pemilih Khusus (DPK) sesuai domisili juga membuat beban," paparnya. Ahmad mengatakan, harusnya KPU punya perhitungan yang matang soal jumlah DPT per TPS. Jangan lebih dari 150 Daftar Pemilih Tetap (DPT). Karena itu membuat petugas KPPS stres. "TPS saya aja ada 293 DPT dan itu terlalu banyak, bikin stres. Apalagi di perhitungan suara itu membuat kami sangat stres, karena selesainya sampai subuh," akunya. Ahmad menilai, banyaknya anggota KPPS yang meninggal, karena kelelahan, karena tidak ada waktu untuk istirahat. Hanya bisa istirahat saat waktu makan dan salat. "Saya aja tidak sempat mandi, otak mumet, badan gemeteran. Tapi karena tanggung jawab semua terpaksa dijalanin. Karena ini adalah amanah hak suara masyarakat untuk memilih presdien dan wakil presiden serta legislatif. Apalagi kalo ada pemilihan suara ulang makin tambah stres kita. Saya berharap KPU dapat mengkaji ulang, jangan serentak seperti ini," tutupnya. Rumaidi, anggota KPPS TPS 037, Perumahan Permata Rajeg, Desa Sukamanah, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang juga mengaku kapok menjadi anggota KPPS. “Secara pribadi, saya kapok jadi KPPS. Ini karena banyaknya surat suara," kata Rumaidi, kepada Tangerang Ekspres, Minggu (21/4). Ia menuturkan, tahap pembukaan TPS dilakukan mulai pukul 07.00 WIB sampai 13.00 WIB. “Tapi, ngitung lima surat suaranya itu, baru selesai sekitar pukul 22.00 WIB,” tuturnya. Selanjutnya, setelah selesai melakukan penghitungan suara, kemudian pihaknya merekap hasil hitung suara. Sebab salinan itu untuk bahan pelaporan dan diberikan kepada pengawas TPS dan saksi-saksi. “Nah, proses rekap inilah yang membutuhkan ketelitian juga, walaupun kondisi tubuh kami sudah lelah. Selesai merekap menjelang subuh,” ungkapnya. Kedepan, kalau sistem penyelenggaraan pemilu masih seperti ini, ia akan menolak bila ditawari kembali menjadi anggota KPPS. Terkecuali, kalau pilpres dan pileg tidak digabung. Dia bersedia kembali menjadi anggota KPPS. “Saat ini, sekarang saya hanya berfikir terpenting saya bisa membantu menjalankan tugas dengan baik untuk kepentingan bangsa dan negara, walaupun honor sebagai anggota KPPS tidak sesuai dengan beban kerja yang begitu berat,” tutupnya. Sementara itu, Teguh, ketua KPPS 037 juga mengungkapkan hal yang sama. “Pemilu tahun ini paling ribet dan melelahkan," kata Teguh. Menurutnya, Pemilu 2019 ini kurang sosialisasi soal cara pencoblosan bagi masyarakat. Padahal, masyarakat belum terbiasa dengan jumlah surat suara sebanyak lima kertas. Dengan demikian, banyak warga membutuhkan waktu lama saat di bilik suara. “Orang-orang (para pemilih) tidak terbiasa dengan surat suara yang lebar dan banyak. Di tambah lagi, bilik suara sempit atau tidak sesuai dengan ukuran surat suara,” jelasnya. Ia juga menginginkan ke depan kotak suara menggunakan bahan yang berkualtas. Bukan memakai bahan sejenis kardus. “Mungkin kotak suara kardus terlihat sederhana, tapi kualitas kotak suara tidak begitu terjamin,” menurutnya. Selain itu, ia mengeluhkan soal daftar pemilih tetap (DPT). Pasalnya, walaupun petugas sudah melakukan pemuktahiran data pemilih. Tapi, praktik di lapangan masih banyak nama yang muncul dari DPT yang sudah dihapus. “Malahan yang sudah diperbaiki sebagai data tambahan, enggak masuk DPT,” ungkapnya. (mg-9/zky)