Angket KPK Hanya Perlu Komunikasi Antar Pimpinan Parpol

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil melihat ada komunikasi yang tidak tertata dengan baik antar fraksi di parlemen. Itu alasan mengapa pembentukan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai pro dan kontra.Untuk itu, dia mengusulkan supaya ada komunikasi yang intensif antar pimpinan fraksi terkait hak angket KPK itu. "Sebab yang mau kita bongkar itu adalah KPK. Jangankan mau dibongkar, mau kita sentuh saja kita terkadang kesetrum, itu nggak berani kita," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5). Kata Nasir, hak angket adalah hak untuk menyelidiki masalah atau yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Sehingga panitia khusus angket jika terbentuk nanti, memiliki pekerjaan yang cukup besar. Oleh karena itu dia mengusulkan adanya komunikasi masing-masing fraksi, bahkan melibatkan ketua umum partai sehingga menghasilkan persepsi yang sama. Jangan sampai ada dugaan atau kemudian ada informasi seolah-olah pansus hak angket untuk melindungi kepentingan seseorang, menyelamatkan seseorang dari kasusnya, atau ingin memberangus KPK. Nasir mengatakan, semua pihak harus belajar dari pansus angket Century. Dimana komunikasi dibangun antar pimpinan partai politik walaupun kala itu Partai Demokrat tidak setuju tetapi tetap mengirim anggotanya ke pansus tersebut. "Jadi karena ini komunikasi saja, sebenarnya kalau NKRI adalah harga mati maka dalam politik tidak ada harga mati," tegasnya. Pimpinan DPR pun menurutnya harus mengoordinasikan, mengondisikan, dan bersifat menengahi segala macam perbedaan pandangan mengenai hak angket KPK itu. "Meskipun memang beliau masing-masing pimpinan itu berasal dari beberapa fraksi, tetapi karena mereka adalah alat kelengkapan dewan tentunya bisa melihat dinamika ini," harap legislator dapil Aceh itu. Sekedar informasi, DPR menunda pembacaan mengenai dibentuk atau tidaknya pansus angket KPK. Pasalnya hingga rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang digelar sore tadi, mayoritas fraksi belum bersikap dan mengirimkan nama-nama anggotanya untuk terlibat dalam pansus. Adapun yang tegas menolak dan tidak akan mengirimkan anggotanya adalah Fraksi PKS. (dna/JPG)