BJB

Pajak Parkir Baru 40 Persen, Mal Sumbang Penerimaan Besar

Pajak Parkir Baru 40 Persen, Mal Sumbang Penerimaan Besar

Kendaraan terparkir di area parkir Mall of Serang (MOS) di Kota Serang. (ALDI ALPIAN INDRA/TANGERANG EKSPRES)--

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Realisasi pajak parkir Kota Serang hingga September 2026 baru men­capai hampir Rp1,2 miliar atau sekitar 40 persen dari target Rp3 miliar. Badan Pen­dapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang masih mengejar kekurangan penerimaan hing­ga akhir tahun.

Kepala Bapenda Kota Serang Imam Rana mengatakan, pajak parkir berbeda dengan retri­busi parkir. Penerimaan pajak parkir antara lain berasal dari pengelolaan parkir khusus di pusat perbelanjaan dan hotel.

“Untuk pajak parkir, dari target Rp3 miliar, itu baru ter­ealisasi hampir Rp1,2 miliar,” kata Imam, Senin (21/9).

Menurutnya, pusat per­belanjaan menjadi salah satu penyumbang besar karena tingginya aktivitas kendaraan dan jumlah pengunjung. 

“Kalau yang saya tahu, di mal cukup besar karena pe­ngunjungnya banyak dan cukup padat,” ujarnya.

Selain pajak parkir, Bapenda juga terus mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak lainnya. Secara keseluruhan, realisasi pajak daerah Kota Serang hingga September menc­apai sekitar 58 persen atau lebih dari Rp200 miliar dari target Rp409 miliar.

Imam mengatakan, dari 11 jenis pajak daerah belum ada yang mencapai realisasi 100 persen. Sejumlah sektor de­ngan target lebih kecil seperti restoran, hiburan, dan air bawah tanah sudah mendekati target, sedangkan BPHTB dan PBB masih terus dikejar.

Upaya peningkatan peneri­maan dilakukan melalui pe­nagihan, penghapusan denda pajak, program ASN taat pajak, layanan jemput bola atau Karling, serta digitalisasi pela­yanan dan pembayaran pajak.

Wali Kota Serang Budi Rus­tan­di menegaskan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus ikut meng­optimalkan potensi pen­­dapatan daerah untuk men­dukung pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Potensi PAD harus terus kita maksimalkan. Semua OPD harus bekerja dan ber­orien­tasi pada kinerja, se­hingga penerimaan daerah bisa terus meningkat dan ha­silnya kembali untuk pem­bangunan serta pelayanan ma­syarakat,” tegas Budi. (ald)

Sumber: