DATARA Jadi Pusat Data Tunggal Pengentasan Kemiskinan Tangsel

Bukan Sekadar Aplikasi, DATARA Jadi Titik Temu Rujukan Data Tunggal Pengentasan Kemiskinan di Tangsel

TANGERANGEKSPRES.ID,CIPUTAT - Pemerintah Kota Tangerang Selatan berkomitmen membenahi persoalan klasik dalam pengentasan kemiskinan di tingkat daerah kerap bermuara pada satu titik akar masalah: inkonsistensi data.

Alih-alih mempercepat penanganan, masing-masing perangkat daerah atau dinas sebelumnya kerap berjalan sendiri-sendiri menggunakan lembar kerja (excel) versinya masing-masing.

Kondisi tersebut memicu berbagai persoalan di lapangan, mulai dari risiko tumpang tindih program, pemborosan anggaran, hingga warga yang benar-benar membutuhkan justru terlewat dari daftar penerima bantuan.

Pemkot Tangsel kini mengubah pendekatannya secara fundamental melalui platform integrasi data DATARA (Data Rakyat Tangerang Selatan).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang Selatan, Tubagus Asep Nurdin, menegaskan bahwa esensi utama dari kehadiran DATARA bukanlah sekadar meluncurkan aplikasi baru atau menambah koleksi dashboard digital pemerintahan. 

Menurut dia, esensi terbesarnya adalah memastikan seluruh dinas memiliki rujukan data yang seragam sehingga tidak ada lagi data yang berbeda-beda antarsektor.

"Dulu, masing-masing dinas mempunyai data excel yang sendiri-sendiri. Dinas A punya catatan versi sendiri, Dinas B punya data versi lain. Akibatnya, intervensi program kerap tidak sinkron. Esensi DATARA di sini adalah menyatukan semuanya agar setiap dinas menggunakan satu sumber data yang sama," ujar Asep dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2026).

Dengan menyatukan berbagai sumber data—yang juga diselaraskan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta diperkaya data sektoral daerah—Pemerintah Kota Tangsel kini memiliki instrumen kendali yang lebih akurat.

Asep menjelaskan, ketika seluruh dinas membaca basis data yang sama, pemerintah dapat melakukan cross-check secara transparan terhadap setiap program intervensi, hal ini secara efektif menutup celah terjadinya salah sasaran.

"Jangan sampai ada warga yang benar-benar berhak justru tidak tersentuh karena datanya tercecer di dinas lain. Sebaliknya, kita juga mencegah APBD membiayai intervensi berulang pada sasaran yang sama sementara kelompok lain belum tertangani. Dengan data yang sama, bantuan menjadi tepat sasaran sesuai kebutuhan riil," tegasnya.

Pendekatan satu data ini juga mengubah cara kerja birokrasi dalam menangani kemiskinan yang sifatnya multidimensi dengan penanganan masalah sosial tidak lagi dipikul oleh satu dinas secara parsial. 

Melalui rujukan data yang seragam di DATARA, berbagai perangkat daerah dapat berkolaborasi sesuai kewenangannya masing-masing. 

Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Koperasi dan UMKM dapat bergerak secara simultan untuk menangani satu keluarga yang sama berdasarkan peta kebutuhan yang presisi.

Sumber: