Tahura Ditarget Raup PAD Rp98 Juta
Gubernur Banten Andra Soni dan rombongan saat menikmati wisata alam Curug Putri, yang berada di kawasan Tahura Banten, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, belum lama ini.--
TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Pemprov Banten tengah memaksimalkan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Banten. Kawasan konservasi satu-satunya di Provinsi Banten tersebut kini tidak hanya menjadi pusat penelitian berbagai perguruan tinggi, tetapi juga mulai menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata dengan target Rp98 juta per tahun.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tahura Banten, Hudri, mengatakan fungsi kawasan seluas 2.471 hektare yang membentang di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang ini terbagi ke dalam tujuh blok pengelolaan. Namun, sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di blok pemanfaatan.
"Fungsi Tahura ini meliputi ekologi, pendidikan, penelitian, hingga pariwisata dan pelatihan. Sejauh ini sudah banyak kampus seperti Unmath, IPB, Latansa, hingga UIN Banten yang memanfaatkan kawasan ini untuk penelitian flora, fauna, hingga studi efektivitas tanaman untuk kesehatan," katanya, Selasa (1/9).
Ia menjelaskan, selain fokus pada edukasi dan survival, potensi wisata alam Tahura Banten juga mulai digarap secara resmi. Setelah penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Kawasan pada akhir 2023, sistem retribusi tiket (ticketing) resmi diberlakukan sejak Februari 2024. Pemprov Banten menargetkan penerimaan PAD sebesar Rp98 juta pada tahun 2026 mendatang dari kunjungan wisatawan.
"Tahun ini kita ditargetkan meraup PAD Rp98 juta untuk kunjungan wisata," ujarnya.
Meski begitu, capaian target wisata masih menghadapi kendala alam dan cuaca. Faktor curah hujan yang tinggi di awal tahun serta gangguan hama monyet terhadap tanaman buah semusim turut memengaruhi tingkat kunjungan wisatawan harian.
"Jadi wisatawan juga kalau musim-musim hujan jarang masuk kawasan, karena kan wisata alam gini tergantung ke cuaca ya," ungkapnya.
Meski potensi pengembangan cukup besar, pengelola mengungkapkan tantangan utama saat ini adalah keterbatasan anggaran rehabilitasi dan penanaman lahan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten, Wawan Gunawan mengatakan, saat ini pihaknya tengah fokus untuk merehabilitasi sarana dan prasarana yang ada di Tahura. Kawasan yang dulunya merupakan kewenangan Perhutani kini secara penuh dikelola oleh Provinsi Banten.
"Rencana ini kan rehabilitasi-rehabilitasi sarana-prasarana yang ada. Misalnya dulu yang bekas dikelola oleh Perhutani itu ada homestay, ada penginapan yang memang harus direhab, kan sudah rusak semua," katanya.
Namun sayangnya, upaya rehabilitasi tersebut terkendala efisiensi anggaran yang awalnya direncanakan sebesar Rp5 miliar untuk infrastruktur dan pembenahan jalan, kini hanya beberapa kegiatan yang bisa dilaksanakan. Meski begitu, tujuan jangka panjangnya adalah menjadikan Tahura sebagai sumber PAD. (mam)
Sumber:
