Pemkot Serang Resmi Usulkan Raperda PUK

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Serang resmi mengu­sulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penye­leng­garaan Usaha Kepariwisataan (PUK) kepada DPRD Kota Serang dalam rapat paripurna, Senin (27/7). Regulasi baru ini disiap­kan untuk menata seluruh sektor usaha kepariwisataan sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, Raperda tersebut tidak hanya mengatur keber­adaan tempat hiburan malam, tetapi mencakup seluruh penye­lenggaraan usaha kepariwisataan, mu­lai dari destinasi wisata, kegiatan di hotel, hingga kegiatan olahraga yang memiliki nilai ekonomi.

"Sekarang tinggal menunggu pandangan umum fraksi-fraksi yang dijadwalkan pada hari Ra­bu. Nanti semua masukan akan dibahas bersama," kata Budi.

Menurutnya, selama ini masih banyak potensi penerimaan dae­rah yang belum dapat di­pungut karena belum memiliki dasar hukum. Salah satunya penyelenggaraan kegiatan ko­mersial di hotel, seperti seminar, kajian, maupun kegiatan lain yang dipungut biaya.

"Yang dikenakan kewajiban bukan penceramahnya, melain­kan pihak penyelenggara apabila kegiatan tersebut bersifat ko­mersial atau berbayar. Potensi PAD-nya cukup besar. Karena itu harus diawali dengan perda. Kalau tidak ada dasar hukumnya, akan sulit," ujarnya.

Budi menegaskan, penyusunan Raperda PUK akan dilakukan secara terbuka dengan melibat­kan seluruh pemangku kepen­tingan, termasuk kalangan ulama. Langkah itu dilakukan agar pembahasan berlangsung transparan dan menghasilkan aturan yang dapat diterima semua pihak.

"Saya ingin pembahasannya transparan. Nanti saya akan mengundang para ulama untuk ikut mengawal prosesnya. Me­reka bisa melihat langsung pandangan dari masing-masing fraksi, memberikan masukan dan saran. Tujuannya supaya semuanya terbuka dan tidak menimbulkan fitnah," katanya.

Selain mengatur ruang lingkup usaha kepariwisataan, Raperda tersebut juga memuat penguatan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Dalam draf yang diajukan Pemkot, denda administratif diusulkan berkisar Rp150 juta hingga Rp1 miliar.

Namun, Budi berharap besaran denda dapat diperbesar menjadi Rp1 miliar hingga Rp5 miliar agar memberikan efek jera terhadap pelanggaran.

"Harapannya ada efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar aturan. Kita juga sudah lelah melihat tempat-tempat hiburan yang tumbuh liar. Kalau bukan sekarang ditata, kapan lagi," tegasnya.

Ketua DPRD Kota Serang Muji Rohman menyatakan lemba­ganya akan segera membahas Raperda tersebut melalui panitia khusus (Pansus). Menurutnya, regulasi baru diperlukan meng­ingat kondisi usaha kepari­wi­sataan di Kota Serang membu­­tuhkan pengawasan dan pene­gak­­an aturan yang lebih kuat.

"Kondisi yang terjadi sekarang memang sudah sangat mem­prihatinkan. Karena itu perlu ada regulasi yang lebih tegas, terutama terkait sanksinya. Ha­rapannya, dengan sanksi yang lebih berat, para pengelola usaha bisa mematuhi aturan yang berlaku," ujarnya.

Muji menjelaskan, DPRD juga berencana mengusulkan kenaik­an besaran denda menjadi Rp1 miliar hingga Rp5 miliar dalam pembahasan Pansus. Selain itu, DPRD mendorong agar kewe­nangan Satpol PP diperkuat, tidak hanya melakukan penye­gelan, tetapi juga penyitaan ba­­rang melalui mekanisme hu­kum yang berlaku.

"Kalau pemilik memenuhi ke­tentuan sesuai putusan pe­ngadilan, barang bisa dikem­balikan. Namun apabila tidak diurus sesuai ketentuan, barang tersebut bisa menjadi aset Pe­merintah Kota Serang," pung­kasnya. (ald)

Sumber: