Nyaris Rp1 Triliun untuk Proyek Irigasi
Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, Arlan Marzan saat diwawancarai di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, belum lama ini. (SYIROJUL UMAM/TANGERANG EKSPRES)--
TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Pemerintah Pusat dan Pemprov Banten telah mengalokasikan dana fantastis sebesar Rp985,19 miliar yang difokuskan penuh untuk proyek pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di wilayah Banten.
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan swasembada pangan nasional.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan, mengatakan anggaran tersebut dikucurkan setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.
"Sinergi pendanaan antara pemerintah pusat melalui APBN dan Pemerintah Provinsi Banten melalui APBD kini menghadirkan perubahan nyata bagi salah satu lumbung pangan di Indonesia," katanya, Rabu (15/7).
Investasi yang menyentuh angka hampir Rp1 triliun ini dibagi menjadi dua sumber pendanaan utama, yaitu Pemerintah Pusat (APBN) menyumbang porsi terbesar senilai Rp911,98 miliar. Sementara itu Pemprov Banten mengalokasikan dana pendamping sebesar Rp73,21 miliar.
"Total investasi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Provinsi Banten sepanjang dua tahun itu mencapai hampir Rp1 triliun," ujarnya.
Pada 2025, Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan Rp48,91 miliar melalui APBD untuk tujuh paket rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi. Proyek tersebut mencakup Daerah Irigasi (DI) Cibinuangeun, Cilampe, Cikoncang, Cilemer, Cipari-Ciwuni, Cisangu Atas, dan Cisata.
Di tahun yang sama, pemerintah pusat mengalokasikan sekitar Rp521,28 miliar melalui APBN untuk rehabilitasi 12 daerah irigasi, yakni DI Cikalumpang, Cisangu Bawah, Cipari-Ciwuni, Ciwaka Bawah, Cisata, Cilemer, Cisangu Atas, Pasir Eurih, Cikoncang, Cibinuangeun, Cisiih, dan Cibanten.
Memasuki 2026, Pemerintah Provinsi Banten kembali menganggarkan sekitar Rp24,30 miliar melalui APBD untuk pembangunan Bendung Irigasi Cisiih, rehabilitasi Irigasi Cilampe, serta normalisasi dan rehabilitasi irigasi di Desa Pangkalan, Teluknaga.
Sementara itu, pemerintah pusat menyiapkan Rp390,70 miliar melalui APBN 2026 untuk melanjutkan rehabilitasi sembilan daerah irigasi, yakni Cibinuangeun, Cisata, Cilemer, Cibanten, Cikoncang, Cikalumpang, Pasir Eurih, Cisiih, dan Ciwaka Bawah.
Terpisah, Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kabupaten Lebak, Abeng (60), mengaku konflik perebutan air yang selama puluhan tahun menjadi persoalan utama petani kini mulai hilang.
Menurut Abeng, sejak dekade 1980-an setiap memasuki musim tanam kedua (MT II), petani kerap terlibat perselisihan karena berebut pasokan air dari Bendung Cikoncang Ketapang. Bahkan, di lapangan tidak jarang terjadi ketegangan hingga ada petani yang membawa senjata tajam karena khawatir lahannya tidak memperoleh aliran air.
"Kalau dulu setiap MT II selalu ribut soal air. Yang tidak kebagian air marah, yang kebagian juga khawatir. Itu sudah terjadi sejak tahun 1980-an," katanya.
Selain persoalan air, Abeng mengatakan kondisi petani kini jauh lebih baik karena pupuk semakin mudah diperoleh melalui kios pengecer, sementara solar bersubsidi untuk mengoperasikan traktor, combine harvester, maupun alat pertanian lainnya juga lebih mudah diakses.
Sumber:
- Share:
