Dorong 3 Persen APBD untuk Tangani Sampah

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Raperda Persam­pah­an DPRD Kabupaten Se­rang telah disampaikan ke Pemprov Banten untuk dilakukan harmonisasi.

Poin utama dalam Raperda Persampahan yaitu akan didorong alokasi anggaran minimal tiga persen dari total APBD, untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Serang.

Karena selama ini anggaran pengelolaan sampah jauh dari kata ideal, yaitu hanya 0,5 hingga satu persen dari total APBD, padahal kebutuh­an di lapangan jauh lebih besar.

Hal itu disampaikan Ketua Pansus Raperda Persampahan DPRD Kabupaten Serang Joko Santoso, saat diwawancarai wartawan di ruang kerjanya, Rabu (10/6).

Joko mengatakan, pem­bahas­an sudah berjalan sejak 19 Februari 2026 lalu dan kini masuk tahap harmonisasi dengan Pemprov Banten di Biro Hukum, namun sudah ada beberapa yang kembali dikembalikan untuk direvisi kecil dan ditargetkan pekan depan mulai finalisasi.

Dalam Raperda tersebut ada salah satu poin utama yang ditekankan, yaitu meng­alokasikan anggaran minimal tiga persen dari total APBD Kabupaten Serang, yang selama ini hanya 0,5 sampai satu persen anggaran untuk penanganan sampah.

"Kebutuhan di lapangan jauh lebih besar, kalau saat ini alokasi anggaran untuk sampah hanya satu persen bahkan 0,5 persen saja tidak sampai. Padahal setiap proses maupun aktivitas, pasti itu endingnya sampah, jadi ideal­nya minimal 3 persen untuk alokasi anggaran sam­pah sesuai rekomendasi rakernas dan rapat kebijakan nasional di kementerian," katanya.

Joko mengatakan, potensi sampah di Kabupaten Serang hampir 1.000 ton per hari, tapi armada pengangkut sampah hanya ada 70 unit dan itupun ada yang kon­disinya sudah tua.

Sehingga perlu adanya ke­ber­pihakan anggaran, supaya memaksimalkan penanganan sampah dan OPD pun bisa bekerja dengan maksimal.

"70 armada itu hanya bisa mengangkut sampah maksimum sekitar 300 ton per hari, tapi yang terangkut baru 21 ton, masih banyak sisa sampah yang belum ter­ang­kut. Apalagi ada komitmen dengan PSEL Serang Raya, minimal kita harus kirim 1.000 ton sehari, kalau armadanya tidak ada berarti kita gagal," ujarnya.

Dikatakan Joko, untuk me­menuhi kebutuhan dari PSEL maka perlu adanya penam­bahan armada, yang perlu didukung oleh anggaran dan paling cepat bisa tercapai 2028.

Jika anggaran tiga persen dari APBD ini bisa terealisasi, maka target RPJMD Bupati yang ingin menjadikan Serang zero waste di akhir masa jabatan bisa tercapai. 

"Percuma ada target tapi kalau anggaran tidak diberi­kan, sama saja seperti berte­puk sebelah tangan. Berbeda kalau anggaran ada, program pembinaan dan pemberda­yaan masyarakat juga bisa berjalan tepat sasaran," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Bagian Risdang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Serang Ilham Perdana mengata­kan, ada dua Raperda yaitu Raperda Persampahan dan Lingkungan Hidup yang sudah diserahkan ke Pemprov Banten untuk dievaluasi, yang kemung­kinan Juni sudah selesai dan diserahkan kem­bali ke DPRD Kabupaten Serang.

Sumber: