Daya Tampung SMP Tak Sebanding Lulusan SD

TANGERANGEKSPRES.ID, BANTEN — Fenomena antara jumlah kelulusan sekolah dasar (SD) negeri  dengan kuota yang tersedia di Sekolah Menengah Pertama (SPMP) Negeri, kerap berulang setiap tahunnya pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di beberapa wialayah Provinsi Banten.

Seperti yang jterjadi di Kota Tangsel jumlah lulusan tingkat SD dan MI di Kota Tangsel tahun ini mencapai sekitar 25 ribu siswa. Namun kuota yang tersedia di SMP negeri hanya sekitar 9 ribu kursi. Dengan kondisi tersebut, diperkirakan sekitar 14 ribu hingga 15 ribu siswa akan melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel Deden Deni mengatakan, saat ini pihaknya memiliki 24 SMP negeri dan kuotanya hanya sekitar 9 ribu, sementara lulusan SD dan MI mencapai 25 ribuan.

"Lulusan SD maupun MI tahun ini sekitar 25.000, sedangkan kuotas SMP negeri hanya 9 ribu. Saya perkirakan sisanya akan terserap ke sekolah swasta,” ujarnya kepada Tangerang Ekspres, beberapa waktu lalu.

Deden memastikan, seluruh siswa tetap mendapatkan akses pendidikan pihaknya juga menyiapkan bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang bersekolah di SMP swasta.

“Tahun ajaran baru 2026 ini ada sekitar 5.000 siswa yang akan mendapat bantuan biaya pendidikan sekolah ke SMP swasta sebesar Rp1,8 juta per tahun per siswa,” tambahnya.

Deden memastikan kesiapan server dan sistem aplikasi dalam kondisi aman dan siap digunakan saat pelaksanaan SPMB nanti. Menurutnya, tahapan pertama SPMB SMP Negeri tahap pertama jalur domisili dimulai 22 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah seluruh jenjang dijadwalkan berlangsung pada 13 Juli 2026.

Selain itu, terdapat sejumlah perubahan kebijakan pada pelaksanaan SPMB tahun ini. Salah satunya penggunaan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai salah satu komponen penilaian seleksi.

Selain itu, jalur afirmasi kini menggunakan Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN) desil 1 hingga 5 sebagai dasar penerimaan siswa baru.

"Untuk kuota penerimaan SMP Negeri dibagi menjadi jalur afirmasi 30 persen, domisili 40 persen, mutasi 5 persen, prestasi akademik 20 persen, dan prestasi non-akademik 5 persen," tutupnya.

Sementara itu, di Kota Serang, sebanyak 13.650 SD dan MI harus bersaing memperebutkan 8.559 kursi yang tersedia di seluruh SMP negeri. Keterbatasan daya tampung tersebut membuat sekitar 5.091 lulusan berpotensi tidak tertampung di sekolah negeri apabila seluruh kuota penerimaan terpenuhi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026/2027.

Kepala Bidang SMP Dindikbud Kota Serang Ahmad Supi mengatakan, jumlah lulusan SD dan MI tahun ini memang jauh lebih besar dibandingkan kapasitas yang dimiliki SMP negeri.

Menurut dia, keterbatasan kursi tersebut mengharuskan proses penerimaan murid baru dilaksanakan sesuai ketentuan dan kuota yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, seluruh tahapan SPMB akan mengacu pada petunjuk teknis agar proses seleksi berjalan tertib dan objektif.

Di tengah tingginya jumlah pendaftar, Dindikbud Kota Serang memastikan pelaksanaan SPMB 2026 dilakukan secara transparan dan diawasi secara ketat untuk mencegah praktik kecurangan maupun titip-menitip siswa.

Kepala Dindikbud Kota Serang Ahmad Nuri mengatakan, seluruh proses pendaftaran tahun ini dilakukan secara daring melalui sistem yang telah disiapkan pemerintah daerah. Ia menjelaskan, secara umum mekanisme penerimaan murid baru tidak mengalami perubahan signifikan. Namun, terdapat penyesuaian komposisi kuota pada masing-masing jalur penerimaan.

Untuk tahun ini, jalur domisili mendapat alokasi 50 persen dari total daya tampung, jalur prestasi 25 persen, jalur afirmasi 20 persen, dan jalur mutasi lima persen. Komposisi tersebut berbeda dibanding tahun sebelumnya ketika kuota jalur domisili mencapai 60 persen.

Sebagai upaya menjaga transparansi, Dindikbud membentuk tim pengawasan internal yang melibatkan pengawas pendidikan dan unsur Dewan Pendidikan. Selain itu, masyarakat juga diberikan ruang untuk menyampaikan pengaduan apabila menemukan dugaan pelanggaran selama proses penerimaan berlangsung.

Dindikbud juga mengaku telah menyiapkan infrastruktur teknologi informasi guna mengantisipasi lonjakan akses pendaftar. Perangkat internet dan sistem digitalisasi diperkuat agar server tetap stabil selama masa pendaftaran.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, pendaftaran SPMB 2026 akan berlangsung pada 29 Juni hingga 2 Juli 2026. Hasil seleksi diumumkan pada 6 Juli 2026, dilanjutkan dengan daftar ulang bagi peserta yang lolos pada 7–10 Juli 2026. Adapun kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru 2026/2027 dijadwalkan dimulai pada 13 Juli 2026.

Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Tangerang, Sekretaris Disdik Kabupaten Tangerang Agus Supriyatna menyebutkan, soal daya tampung sekolah negeri yang masih menjadi pekerjaan rumah. Secara data, daya tampung SMP negeri sebanyak 23 ribuan siswa. Lalu, daya tampung SMP swasta yang ikut program sekolah gratis sebanyak 24 ribuan.

Lanjut Agus, bila dihitung secara statistik data lulusan SD tahun 2026 diproyeksikan sebanyak 53.543 siswa. Sehingga, masih ada 10 ribuan siswa lulusan SD yang tidak tertampung di SMP negeri dan swasta gratis.Bila digabung dengan lulusan madrasah ibtidaiyah ada 63 ribuan siswa yang akan masuk jenjang SMP maupun Madrasah Tsanawiyah. Hal ini kata Agus, menjadi perhatian bersama pemerintah daerah dan kementerian agama.

"Lulusan SD diproyeksikan tahun 2026 sekitar angkany 53.543 siswa. Perlu diketahui, tidak hanya SD saja ada MI yang akan masuk SMP. Jadi ada penambahan jumlah lulusan yang akan masuk SMP total sekitar 63 ribuan. Sementara daya tampung 23 ribuan di SMP negeri dan untuk SMP swasta gratis ada 24 ribuan. Kalau lihat daya tampung plus sekolah swasta yang ikut sekolah gratis memang masih kurang," katanya.

Meski begitu, kata Agus, siswa lulusan SD dan madrasah ibtidaiyah juga akan ditampung oleh MTs maupun pondok pesantren. Bila ditotal, ada 11 ribuan siswa yang bisa ditampung MTs negeri maupun swasta.

"Kadang orang tua juga daftarkan anaknya ke ponpes. Nanti ada MTs swasta, MTs negeri ada 11 ribuan lebih dan ada pondok pesantren juga ada. Hitungan dari kita masih ada tiga ribuan siswa yang perlu ditelusuri apakah ke pondok pesantren atau ke luar daerah. yang memang secara data kita masih kesulitan. Kita ada upaya dengan Dapodik untuk SD yang keluar daerah harus melaporkan ke sekolah agar terdeteksi lebih awal yang menjadi laporan data dindik," katanya. (ald-bud-sep)

Sumber: