BJB FEBRUARI 2026

Kerjasama Pemkab Tangerang dan Bank Banten, Akui Belum Ada Kendala

Kerjasama Pemkab Tangerang dan Bank Banten, Akui Belum Ada Kendala

LANCAR: Kepala BPKAD Kabupaten Tangerang Muhammad Hidayat menyatakan kerjasama dengan Bank Banten dalam hal pengelolaan layanan keuangan daerah berjalan lancar.(Dok BPKAD For Tangerang Ekspres)--

TANGERANGEKSPRES.ID, TIGARAKSA — Pemerintah Ka­bu­paten Tangerang mengaku belum menemukan kendala berarti selama menjalin kerja sama dengan Bank Banten dalam pengelolaan sejumlah layanan keuangan daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuang­an dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang Mu­ham­mad Hidayat mengatakan, kerja sama yang telah berjalan meliputi penempatan deposito daerah pembayaran gaji (payroll) pega­wai, hingga pengelolaan rekening rumah sakit daerah.

”Sejauh ini kami belum mene­rima keluhan terkait layanan Bank Banten. Tetapi tetap kami lakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala,” katanya, Kamis 7 Mei 2026.

Ia menjelaskan, Pemkab Tange­rang sebelumnya telah menem­patkan deposito sekitar Rp400 miliar di Bank Banten secara bertahap. Pada tahun ini, peme­rintah daerah juga berencana kembali menempatkan deposito dengan tetap mempertimbangkan kondisi likuiditas kas daerah.

”Prinsipnya kami mendukung kemajuan Bank Banten, tetapi tetap mengedepankan kehati-hatian agar tidak mengganggu kebutuhan belanja daerah dan pembangunan,” katanya.

Selain penempatan deposito, kata Hidayat, pemerintah daerah mulai mengalihkan sejum­lah layanan keuangan ke Bank Ban­ten. Di antaranya pembayaran gaji ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) RSUD Pakuhaji, serta payroll pegawai BLUD RSUD Balaraja.

Menurut Hidayat, langkah ter­sebut merupakan bentuk du­kung­an pemerintah daerah ter­ha­dap penguatan bank milik daerah, sekaligus untuk melihat kualitas pelayanan yang diberikan.

Ia menambahkan, hingga saat ini Pemkab Tangerang belum memiliki penyertaan saham di Bank Banten. Opsi tersebut juga disebut belum dibahas lebih lanjut dalam koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun dalam rapat umum pemegang saham.

”Untuk penyertaan saham be­lum ada pembahasan ataupun pena­waran resmi. Saat ini kami fokus mengevaluasi kerja sama yang sudah berjalan,” ujarnya.(sep)

Sumber: