Kabupaten Tangerang Krisis Daya Tampung Sekolah Negeri

TANGERANGEKSPRES.ID, TIGARAKSA — Persaingan masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Tangerang tahun ajaran 2026 dipastikan semakin ketat. Pasalnya, sekitar 63 ribu siswa lulusan Sekolah Dasar (SD) tahun ini akan berebut bangku SMP Negeri yang daya tampungnya hanya sekitar 22 ribu kursi.

Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Dedy Haryanto, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru.

"Jumlah lulusan SD tahun ini sekitar 63 ribu siswa. Sementara daya tampung SMP Negeri kita hanya sekitar 22 ribu siswa. Artinya memang persaingannya cukup ketat," ujar Dedy, Selasa (14/4).

Ia mengibaratkan proses penerimaan siswa baru tersebut seperti "war ticket" karena tingginya minat masyarakat untuk masuk sekolah negeri.

"Kalau istilahnya itu seperti war tiket, karena memang banyak yang ingin masuk SMP Negeri," katanya.

Menurut Dedy, tingginya minat masyarakat terhadap SMP Negeri selama ini dipengaruhi faktor biaya yang lebih terjangkau serta fasilitas yang dinilai memadai. Kondisi tersebut membuat persaingan masuk SMP Negeri semakin ketat setiap tahunnya.

“Orang tua banyak yang memilih SMP Negeri karena biaya lebih murah dan fasilitas dianggap mencukupi. Akibatnya banyak yang berjubel ingin masuk negeri, sementara daya tampung terbatas,” jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Tangerang mengusung program Tangerang Sekolah Gratis yang akan melibatkan sekolah swasta sebagai alternatif bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Nantinya, sekolah swasta yang mengikuti program tersebut akan dimasukkan dalam sistem penerimaan siswa baru.

“Rencananya sekolah swasta yang ikut program sekolah gratis akan dimasukkan ke dalam sistem. Jadi orang tua punya pilihan, tidak hanya SMP Negeri, tapi juga sekolah swasta yang gratis,” katanya.

Dedy menuturkan, tujuan utama program ini adalah memastikan tidak ada siswa yang putus sekolah karena tidak diterima di SMP Negeri.

“Target kita semua harus sekolah. Jangan sampai ada anak yang tidak melanjutkan pendidikan hanya karena tidak diterima di SMP Negeri. Makanya kita dorong program sekolah gratis ini,” ucapnya.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Muhamadiyah Tangerang (UMT), Memed Chumaidi, menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan antara jumlah lulusan dengan kapasitas sekolah negeri.

"Ya, angka tersebut menunjukkan adanya kesenjangan daya tampung yang cukup serius. Dengan selisih sekitar 41 ribu siswa, jelas SMP Negeri tidak mampu menampung seluruh lulusan SD. Jika tidak ada intervensi kebijakan, kondisi ini dapat disebut sebagai krisis daya tampung," ujar Memed saat diwawancarai Tangerang Ekspres.

Menurutnya, krisis tersebut sebenarnya dapat diredam apabila pemerintah daerah mampu mengoptimalkan peran sekolah swasta, terutama melalui program pendidikan gratis yang saat ini tengah digagas Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Memed menjelaskan, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan keterbatasan daya tampung SMP Negeri. Di antaranya pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, terutama di kawasan perumahan baru, serta pembangunan sekolah negeri yang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah lulusan SD setiap tahun.

Selain itu, keterbatasan lahan dan alokasi anggaran juga menjadi kendala dalam pembangunan sekolah baru. Ditambah lagi, preferensi masyarakat yang masih lebih memilih sekolah negeri karena dianggap lebih terjangkau membuat tekanan terhadap SMP Negeri semakin tinggi.

"Penambahan ruang kelas dan pembangunan sekolah negeri memang berjalan, tetapi tidak secepat pertumbuhan jumlah siswa. Karena itu, kebijakan pendidikan gratis di sekolah swasta menjadi langkah korektif yang cukup strategis," jelasnya.

Ia menilai peran sekolah swasta dalam kondisi ini sangat krusial. Bahkan, hampir seluruh kekurangan daya tampung harus diserap oleh sekolah swasta agar seluruh lulusan SD tetap mendapatkan akses pendidikan.

"Tanpa sekolah swasta, pemerintah daerah tidak akan mampu menjamin seluruh lulusan SD mendapatkan akses pendidikan. Sekolah swasta harus diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah, bukan sekadar alternatif," katanya.

Lebih lanjut, Memed juga menilai program sekolah gratis yang menggandeng sekolah swasta merupakan solusi realistis dan cepat untuk mengatasi persoalan tersebut. Kebijakan ini dinilai mampu mengubah persepsi masyarakat bahwa sekolah swasta selalu mahal.

"Program pendidikan gratis ini dapat menjadi solusi cepat, sekaligus membantu pemerataan akses pendidikan dan mengurangi tekanan pada SMP Negeri," tambahnya.

Ia juga mengingatkan, tanpa intervensi kebijakan, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan pendidikan antarwilayah. Wilayah yang dekat dengan SMP Negeri akan lebih diuntungkan, sementara daerah padat penduduk dengan keterbatasan sekolah negeri berpotensi mengalami kesulitan akses pendidikan.

Tak hanya itu, kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan angka putus sekolah, terutama bagi keluarga kurang mampu. Namun, menurutnya, program sekolah gratis bisa menjadi instrumen penting untuk mencegah hal tersebut.

Untuk solusi jangka panjang, Memed merekomendasikan beberapa langkah strategis, seperti pembangunan SMP Negeri baru di wilayah padat penduduk, penambahan ruang kelas secara bertahap, memperkuat kemitraan dengan sekolah swasta, hingga pengembangan subsidi pendidikan berkelanjutan.

"Jika pembangunan fisik dikombinasikan dengan program pendidikan gratis, Kabupaten Tangerang sebenarnya memiliki peluang besar untuk mengatasi krisis daya tampung sekaligus mempercepat pemerataan akses pendidikan," katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardani, memastikan pihaknya akan memanggil Dinas Pendidikan untuk membahas persoalan tersebut. Deden mengatakan, dirinya telah mengusulkan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan guna membahas keterbatasan daya tampung SMP negeri yang hanya sekitar 22 ribu kursi.

"Saya sedang ajukan untuk RDP dengan Disdik, sudah saya usulkan ke pimpinan komisi," ujar Deden saat dihubungi via Whatsapp.

Pemanggilan tersebut menurutnya penting untuk mengetahui langkah konkret pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi puluhan ribu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. (dan)

Sumber: