WFH Sulit Diterapkan Bagi Sektor Swasta

TANGERANGEKSPRES.ID, TANGERANG — Wacana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) yang merupakan kebijakan pemerintah pusat bagi sektor swasta mendapat respons dari Asosiasi Perusahaan Indonesia (Apindo) Kota Tangerang, yang mewadahi para pelaku usaha di daerahnya. 

Ketua Apindo Kota Tangerang, Ismail menyatakan, kebijakan WFH bagi sektor usaha swasta sulit diimplementasikan secara menyeluruh, terutama pada sektor industri manufaktur.

Ismail mengatakan, hingga saat ini pihak pengusaha masih mengkaji mekanisme yang tepat, menyusul adanya surat edaran baru terkait WFH. Ia menegaskan, adanya perbedaan signifikan antara pekerjaan administratif dan operasional pabrik.  ”Kalau perkantoran masih kita pertimbangkan, kita belum ketemu metodenya untuk industri, kemungkinan besar tidak bisa menerapkan WFH karena di Kota Tangerang masih membutuhkan tenaga manual. Kalau industri dipaksakan WFH, banyak perusahaan yang produksinya akan menurun,” tegas Ismail saat ditemui, Senin (13/4).

Ia menyampaikan, karakteristik dunia industri yang mengandalkan mesin membuat konsep bekerja dari rumah sulit direalisasikan. ”Sistem kerja kita berbeda. Kita memegang mesin dan sebagainya, jadi belum ada konsep WFH yang pas untuk itu,” imbuhnya.

Selain isu WFH, Ismail juga menyoroti kondisi geopolitik global yang kian tidak menentu. Ketegangan di Timur Tengah dan konflik internasional diakui telah memicu kenaikan harga bahan baku serta biaya transportasi (logistik), baik untuk kebutuhan ekspor maupun impor.

Menghadapi hal tersebut, kata Ismail, Apindo mendorong perusahaan-perusahaan di Kota Tangerang untuk melakukan langkah efisiensi di semua lini agar tetap eksis.”Strateginya adalah efisiensi di semua sektor. Contoh kecilnya, kita harus menekan angka waste atau scrap (limbah produksi) seminimal mungkin. Kita juga harus mencari alternatif bahan baku yang lebih terjangkau karena dampaknya sangat besar bagi industri nasional,” jelasnya.

Ia pun berharap, adanya dukungan penuh dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menjaga kelangsungan operasional pabrik-pabrik yang sudah lama berkiprah di Kota Tangerang. Adanya kabar beberapa perusahaan industri yang hengkang dari Kota Tangerang, Ismail menyebutkan, mereka telah melakukan konfirmasi lantaran tekanan biaya operasional dan persaingan global yang ketat juga berdampak pada keputusan strategis sejumlah perusahaan. Seperti Kumatex, yang berlokasi di Jalan MH Thamrin, Cikokol, Tangerang, yang akan berpindah ke Jawa Tengah. ”Pabrik tekstil PT Kumatex dari Kota Tangerang ke wilayah Jawa Tengah,  direncanakan rampung pada Agustus mendatang,” ungkap Ismail.

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari rasionalisasi biaya di tengah tingginya Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) di Tangerang serta gempuran produk tekstil impor, khususnya dari Tiongkok, yang dijual dengan harga sangat murah.”Mungkin mereka mencari efisiensi cost. Di Jawa Tengah UMK dan harga tanah lebih murah, sehingga bisa mengurangi beban biaya produksi. Persaingan di industri tekstil saat ini sangat berat,” ujarnya.

Ia menambahkan, relokasi ini diprediksi akan berdampak pada ratusan karyawan. Pihak perusahaan sendiri telah menjalin komunikasi dengan Apindo dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) terkait kendala operasional yang dihadapi akibat dampak ekonomi global tersebut.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam menyatakan dukungannya terhadap kebijakan penerapan WFH yang digulirkan pemerintah pusat, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

Kebijakan yang diberlakukan setiap hari Jumat tersebut dinilai sebagai langkah strategis yang sejalan dengan instruksi pemerintah pusat. Meski mendukung, politisi dari Fraksi Golkar ini memberikan catatan agar kebijakan ini tidak mengendurkan kualitas layanan kepada masyarakat. 

Rusdi menyampaikan, pemanfaatan teknologi harus menjadi kunci utama dalam pelaksanaan skema kerja fleksibel ini. Menurutnya, di era digital saat ini, jarak seharusnya tidak lagi menjadi hambatan dalam bekerja. Ia mendorong agar Pemkot Tangerang memaksimalkan penggunaan gadget dan sistem daring (online) dalam melayani warga.”Pelayanan bisa menggunakan online melalui gadget harus dioptimalkan lagi, harus sigap. Apalagi ada aturan yang menyebutkan itu,” ujar Rusdi Alam saat ditemui belum lama ini.

Namun, ia mengingatkan bahwa tidak semua layanan bisa melalui online sepenuhnya. Layanan yang bersifat administratif maupun bantuan sosial seringkali masih membutuhkan interaksi langsung agar prosesnya berjalan cepat dan efektif. Oleh karena itu, dia meminta agar tetap ada pegawai yang bersiaga di kantor.

 Mantan Ketua KNPI Kota Tangerang ini memaparkan, kebijakan WFH ini juga merupakan respon terhadap kondisi ekonomi global, khususnya dalam upaya efisiensi penggunaan bahan bakar. Ia menilai pengalaman bekerja dari rumah saat pandemi COVID-19 lalu bisa menjadi referensi berharga bagi Pemkot dalam menyusun teknis pelaksanaan. ”Diterbitkannya kebijakan WFH ini sebagai langkah strategis menyikapi kondisi ekonomi global. Pengalaman masa pandemi lalu bisa menjadi acuan dalam pelaksanaannya,” tambahnya.

Sumber: