Komisi II Larang RS Tolak Pasien BPJS PBI

TANGERANGEKSPRES.ID, TIGARAKSA — Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang meminta seluruh rumah sakit untuk tidak menolak pasien yang terdampak pemangkasan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program BPJS Kesehatan.

Permintaan itu disampaikan Komisi II dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan stakeholder kesehatan di wilayah Kabupaten Tangerang, kemarin. Hearing itu dihadiri Direktur RSUD, Dinas Sosial, forum puskesmas, Kepala Cabang BPJS Kesehatan, DPMPD, Kadinkes, Ciputra Hospital, Rumah Sakit Siloam Kelapa Dua dan Rumah Sakit Primaya Pasar Kemis.

Dalam RDP itu, anggota DPRD Kabupaten Tangerang Komisi II Deden Umardani menegaskan, pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak boleh terhambat akibat persoalan administrasi, terutama bagi 95.604 peserta PBI yang terdampak penyesuaian kuota dari APBN.

“Rumah sakit tidak boleh menolak pasien warga Kabupaten Tangerang, baik yang terdampak pemangkasan PBI maupun yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS, khususnya masyarakat miskin dan rentan miskin,” tegas Deden.

Ketua Fraksi PDIP itu juga meminta agar proses administrasi bagi peserta PBI yang kepesertaannya terpangkas dipermudah, terutama bagi mereka yang sedang menjalani perawatan atau pelayanan kesehatan. Sementara bagi warga yang mengalami perubahan desil namun tidak dalam kondisi sakit, pengurusan dapat dilakukan melalui pemerintah desa/kelurahan dengan operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau langsung ke Dinas Sosial.

Untuk mengantisipasi kendala di lapangan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan Cabang Tangerang diminta menyiapkan tim layanan khusus pengurusan PBI, termasuk saat hari libur dan libur panjang Idulfitri.

Dalam RDP itu juga diputuskan, BPJS Kesehatan akan memaksimalkan kehadiran petugas di setiap rumah sakit. Jika tidak memungkinkan menempatkan petugas secara langsung, akan diterapkan layanan mobile, serta pemasangan informasi resmi di rumah sakit yang mencantumkan nama dan nomor kontak petugas BPJS guna memudahkan masyarakat memperoleh bantuan.

”Langkah ini diharapkan mampu memastikan akses layanan kesehatan tetap terbuka bagi seluruh warga, sekaligus meminimalkan potensi penolakan pasien akibat persoalan administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” tutupnya. (sdh)

Sumber: