Pendidikan di Kabupaten Tangerang Masih Jauh dari Ideal

TANGERANGEKSPRES.ID, TIGARAKSA – Wajah pendidikan di Kabupaten Tangerang dinilai masih jauh dari ideal. Diantaranya yang paling krusial adalah kekurangan guru yang kian mengkhawatirkan. Persoalan tersebut paling mendesak yang berpotensi menjadi bom waktu jika tidak segera ditangani serius.

Anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi PDI Perjuangan, Deden Umardani, mengingatkan, keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya diukur dari program populis atau pencitraan, melainkan dari seberapa kuat fondasi sumber daya manusia yang dibangun hari ini. Menurutnya, persoalan paling krusial adalah kekurangan guru yang kian mengkhawatirkan.

Saat ini, Kabupaten Tangerang disebut kekurangan sekitar 6.000 guru untuk jenjang SD dan SMP negeri. Situasi diperparah dengan keberadaan sekitar 2.000 guru honorer yang terancam tidak lagi dapat dipekerjakan karena aturan penghapusan tenaga honorer.

Jika seluruh honorer tersebut benar-benar berhenti, maka total kekurangan guru bisa melonjak hingga 8.000 orang. Belum lagi, setiap bulan terdapat 100 hingga 200 guru yang memasuki masa pensiun. Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak langsung pada proses belajar-mengajar di ruang kelas.

“Nanti banyak ruang kelas yang tidak ada gurunya,” kata Deden saat diwawancarai Tangerang Ekspres, Jum'at (20/2).

Ia menilai, persoalan ini jauh lebih mendesak dibanding program-program lain yang sifatnya pelengkap. Baginya, pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) memang baik untuk kesehatan siswa, namun tidak boleh menutupi persoalan mendasar di sektor pendidikan.

“Jangan sampai kita terlena, perutnya diisi tapi kepalanya kosong,” ujarnya mengingatkan.

Deden bahkan mengkhawatirkan dampak jangka panjang jika krisis guru ini tidak segera diatasi. Ia menyebut bukan tidak mungkin dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang, kualitas lulusan sekolah di Kabupaten Tangerang menurun drastis, bahkan ada siswa SMP yang belum lancar membaca dan menulis.

“Dampaknya memang tidak terasa sekarang, tapi lima sampai sepuluh tahun ke depan. Ini soal masa depan daerah,” tegasnya.

Selain kekurangan tenaga pengajar, persoalan infrastruktur sekolah juga menjadi sorotan. Masih terdapat ruang kelas rusak berat hingga sedang yang belum tertangani optimal. Lebih ironis lagi, sejumlah sekolah negeri disebut berdiri di atas tanah yang belum tersertifikasi, sehingga rawan sengketa hukum di kemudian hari. Dengan APBD Kabupaten Tangerang yang mencapai lebih dari Rp8 triliun, Deden menilai alokasi anggaran pendidikan 20 persen harus benar-benar dirasakan dampaknya untuk perbaikan ruang kelas dan penyediaan sarana belajar yang layak.

Ketimpangan fasilitas juga terlihat dari distribusi sekolah. Ia mencontohkan satu desa dengan jumlah penduduk sekitar 17.000 jiwa hanya memiliki satu SD negeri. Kondisi tersebut dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan riil masyarakat.

“Kalau untuk masuk SD saja sulit karena keterbatasan fasilitas, bagaimana mau bicara Tangerang Cerdas?,” ujarnya.

Deden mendorong agar Pemkab Tangerang segera menyusun langkah konkret dan berbasis data untuk menyelesaikan krisis pendidikan ini. Mulai dari pemetaan kebutuhan guru per kecamatan, percepatan pengangkatan P3K, hingga perencanaan pembangunan unit sekolah baru di wilayah padat penduduk.

Ia menegaskan, pendidikan bukan sekadar program tahunan, melainkan investasi jangka panjang yang menentukan wajah Kabupaten Tangerang di masa depan. Tanpa penyelesaian yang serius, daerah dengan anggaran besar itu berisiko menghadapi krisis kualitas sumber daya manusia.

“Bangunlah sesuai kebutuhan masyarakat, bukan sekadar agar terlihat berhasil,” pungkasnya.

Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Dilli Windu Rezeki Sugandhi, menjelaskan bahwa kekurangan guru terutama dipicu oleh tingginya angka pensiun setiap tahun, ditambah sejumlah faktor lainnya.

Menurut Dilli, masih banyak persepsi keliru di masyarakat terkait pengangkatan guru P3K. Ia menegaskan bahwa proses tersebut tidak serta-merta menambah jumlah guru di sekolah.

“Pengangkatan besar-besaran guru honorer menjadi P3K itu sebenarnya tidak menambah jumlah guru secara fisik. Yang berubah hanya status kepegawaiannya. Dari honorer menjadi P3K, jumlah orangnya tetap sama,” ujar Dilli beberapa waktu lalu.

Saat ini, skema guru honorer atau Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) secara bertahap ditiadakan dan dialihkan ke mekanisme P3K, baik paruh waktu maupun penuh waktu. Namun demikian, masih terdapat sekitar 1.000 hingga 2.000 guru yang belum terakomodasi dalam pengangkatan P3K.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga tidak memiliki kewenangan penuh untuk membuka formasi guru baru. Seluruh proses pengangkatan, baik CPNS maupun P3K, harus melalui persetujuan dan mekanisme dari pemerintah pusat.

Sementara itu, jumlah guru terus berkurang setiap tahun. “Kekurangan guru ini nyata. Ada yang pensiun, ada juga yang meninggal dunia. Dalam setahun, guru yang purna tugas bisa mencapai 100 sampai 200 orang,” ungkap Dilli.

Berdasarkan data tahun 2025, Dinas Pendidikan mencatat jumlah guru SD dan SMP di Kabupaten Tangerang mencapai belasan ribu orang. Untuk jenjang SD, terdapat sekitar 9.282 guru di sekolah negeri dan 4.044 guru di sekolah swasta. Sementara itu, jumlah guru SMP mencapai sekitar 3.000 guru negeri dan 2.000 guru swasta. Data tersebut belum termasuk tenaga pendidik di jenjang PAUD.

Dengan jumlah guru SD negeri yang mendekati angka 10 ribu orang, Dilli mengakui pengelolaan sumber daya manusia menjadi tantangan besar. Beragam karakter dan dinamika tenaga pendidik di lapangan menuntut pengelolaan yang lebih optimal agar mutu pendidikan tetap terjaga.

“Total guru SD sekitar 13.300-an. Kalau digabung dengan SMP, jumlahnya mencapai kurang lebih 18.000 orang. Itu angka yang sangat besar untuk dikelola, apalagi dengan berbagai dinamika di lapangan,” pungkasnya.

Kondisi ini, kata dia, diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah pusat, terutama dalam penentuan kuota pengangkatan guru baru melalui jalur CPNS, agar seimbang dengan angka pensiun di daerah dan tidak menimbulkan kekosongan tenaga pengajar di ruang kelas.

Sementara itu, Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menyiasati skema lain untuk memastikan proses belajar mengajar pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri tetap berjalan optimal. Selain mengandalkan pengangkatan pegawai, Pemkab Tangerang melirik sektor swasta melalui program Sekolah Swasta Gratis.

Menurut Maesyal, langkah itu diambil untuk mendistribusikan beban siswa agar tidak bertumpu sepenuhnya pada sekolah negeri yang saat ini mengalami keterbatasan pengajar. Ia menyebut pemerintah daerah telah mengangkat sekitar 8.400 orang tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dari latar belakang pendidikan.

"Kita sudah mengangkat sekitar 8.400 P3K untuk membantu sekolah yang kekurangan guru karena pensiun atau berpindah tugas," ujar Maesyal.

Namun, Pemerintah Kabupaten Tangerang masih menunggu formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru dari pemerintah pusat. Menurut Maesyal, langkah itu diharapkan mampu menambal celah kekosongan tenaga guru di berbagai sekolah negeri yang ada di Kabupaten Tangerang.

"Namun, ke depan kita juga menunggu formasi CPNS dari pemerintah pusat untuk menutupi kekurangan (guru) tersebut secara permanen," kata Maesyal Rasyid.

Maesyal mengatakan, Pemkab Tangerang akan menggratiskan biaya pendidikan di sejumlah sekolah SD dan SMP swasta tertentu secara bertahap, sehingga akses pendidikan tetap terjamin tanpa membebani fasilitas sekolah negeri yang sudah melebihi kapasitas.

"Kita juga memanfaatkan sekolah yang ada dan bekerja sama dengan sekolah swasta. Untuk tingkat SD dan SMP swasta tertentu, secara bertahap kita gratiskan. Sekolah swasta gratis sebagai solusinya untuk mengatasi krisis tenaga pendidik atau kekurangan guru. Dari situ kan nanti bertambah guru-guru baru," ucap Maesyal. (dan)

Sumber: