Pemkab Tangerang Percepatan Pengangkatan PPPK Guru, Komitmen Perkuat Sektor Pendidikan

TANGERANGEKSPRES.ID, TIGARAKSA — Pemerintah Ka­bupaten Tangerang memastikan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam satu tahun kepemimpinan Bupati Moch. Mae­syal Rasyid dan Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah. Fokus pemenuhan komitme ini adalah dengan melaku­kan penerapan kebijakan yang mem­perkuat sektor pendidikan.

Hal ini dijelaskan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Agus Supriatna. Ia memaparkan, berbagai langkah strategis terus dilakukan untuk menjawab tan­tangan kekurangan guru maupun kebutuhan infrastruktur sekolah.

Kata dia, persoalan kekurangan tenaga pendidik merupakan isu nasional yang juga dirasakan se­jumlah daerah. Namun demikian, pemerintah daerah telah me­nyiap­kan skema penanganan mela­lui percepatan pengangkatan Pega­wai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta optimalisasi redistribusi guru antar sekolah.

Ia menjelaskan, sebagai bentuk konkret, pada 28 November 2025 lalu sebanyak 3.809 tenaga guru resmi dilantik sebagai PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari total 8.205 PPPK yang diangkat, menjadikan formasi PPPK Kabu­paten Tangerang sebagai yang ter­besar di Provinsi Banten.

”Kami memahami kebutuhan riil di lapangan. Pemetaan kebu­tuhan guru per kecamatan terus diperbarui sebagai dasar pengajuan formasi PPPK berikutnya,” jelasnya, Minggu 22 Februari 2026.

Agus menegaskan, pihaknya akan terus mengusulkan formasi guru dalam setiap rekrutmen PPPK yang dibuka pemerintah pusat. Selain itu, dilakukan penataan distribusi tenaga pendidik agar sekolah-se­kolah yang kekurangan guru dapat segera tertangani. 

Langkah tersebut juga diiringi peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan dan penguatan kompe­tensi untuk menjaga mutu pembe­lajaran tetap optimal. Pemerintah daerah pun terus berkoordinasi dengan kementerian terkait guna memastikan kebijakan nasional mengenai tenaga honorer tidak mengganggu proses belajar-meng­ajar.

Tak hanya itu, pemerintah melun­curkan program sekolah gratis untuk SD dan SMP swasta mulai tahun ajaran 2025. Program ini me­nyasar 51 SD swasta dan 128 SMP swasta terpilih dengan du­kungan anggaran sebesar Rp40 miliar.

Kata Agus, program tersebut diha­dirkan sebagai solusi atas keterba­tasan daya tampung sekolah negeri sekaligus memperluas akses pendi­dikan bagi masyarakat. 

”Upaya ini sejalan dengan peng­usulan penambahan formasi guru. Kami ingin memastikan tidak ada anak di Kabupaten Tangerang yang terkendala mengakses pendidikan,” jelasnya.

Di sisi infrastruktur, Agus menye­butkan, pemerintah daerah tetap mengalokasikan minimal 20 persen APBD untuk sektor pendidikan. Anggaran tersebut difokuskan pada rehabilitasi ruang kelas rusak, pem­bangunan unit sekolah baru di wi­layah padat penduduk, serta pe­menuhan sarana prasarana pen­dukung kegiatan belajar. 

”Perbaikan ruang kelas rusak di­lakukan bertahap sesuai skala prio­ritas. Sekolah dengan kategori rusak berat menjadi perhatian uta­ma,” jelasnya.

Terkait lahan sekolah yang belum tersertifikasi, proses administrasi dan legalisasi aset terus berjalan guna mencegah potensi persoalan hukum di kemudian hari.

Ia menegaskan, pembangunan sektor pendidikan dilakukan ber­basis data dan kebutuhan riil ma­syarakat, dengan evaluasi rutin untuk memastikan kebijakan tepat sasaran. Selain aspek akademik, pemerintah daerah juga menja­lankan program penunjang seperti peningkatan gizi siswa dan pe­nguatan karakter sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang menyeluruh.

Sumber: