BJB NOVEMBER 2025

406 Ton Cadangan Pangan Aman Hingga Ramadan

406 Ton Cadangan Pangan Aman Hingga Ramadan

Kepala Dinas Ketapang Provinsi Banten, M Nasir menyalurkan bantuan beras CPP di Pulau Tunda, Kabupaten Serang, belum lama ini. (KETAPANG FOR TANGERANG EKSPRES)--

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Pemprov Banten melalui Dinas Ketahanan Pa­ngan (Ketapang) memas­tikan stok ketersediaan pangan atau Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Banten aman, bahkan dipastikan cukup hingga Ra­madan mendatang.

Kepala Dinas Ketapang Pro­vinsi Banten, M Nasir mengata­kan, saat ini terdapat CPP da­­lam bentuk beras yang men­­capai 406,4 ton. Jumlah tersebut dinilai cukup aman untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Banten. 

Selain beras, CPP dalam ben­tuk ayam frozen juga men­capai 5,9 ton.

"Ini khusus CPP provinsi, kalau di stok pangan kita cukup bayak terutama di Bulog sangat cukup," katanya, Minggu (11/1).

"Dalam awal tahun ini juga akan segera kita lakukan peng­adaan kembali, walaupun tidak terlalu besar karena stok kita masih banyak," tam­bahnya.

Bahkan cadangan pangan ini dipastikan tersedia hingga bulan Ramadan mendatang, dimana biasanya terjadi per­min­taan yang cukup banyak pada momen hari besar ter­sebut.

Terlebih CPP ini juga diper­kuat dengan panen yang mulai berlangsung seperti di Ka­bupaten Pandeglang.

"Kalau melihat kondisi saat ini, insya Allah stok pangan kita aman, apalagi di beberapa daerah sudah mulai panen kembali dan saat puasa kita panen raya kembali,"

Ia menjelaskan, cadangan pangan baru akan dikeluarkan bila terjadi hal yang mendesak yang tentunya berdasarkan hasil pemetaan wilayah rawan pangan dan kajian Harga Pa­ngan Pokok (HPG).

Mekanisme penyalurannya pun diperlukan surat tugas dari Gubernur usai hasil ana­lisis menunjukkan perlunya intervensi cadangan pangan.

"Kalau memang ada hasil kajian dan wilayahnya masuk kategori rawan pangan, itu bisa kita intervensi lewat CPP atas dasar perintah Pak Gu­bernur," katanya.

Tak hanya itu, kata Nasir, penyaluran pangan juga bisa berlaku apabila ada usulan dari masyarakat, khususnya untuk menangani permintaan bantuan dari wilayah yang mengalami kondisi khusus, seperti gangguan aktivitas ekonomi atau gagal melaut akibat cuaca ekstrem.

"Atas perintah Pak Gubernur baik untuk kebutuhan ke­ben­canaan, termasuk kebencanaan sosial, intervensi daerah rawan pangan dan lainnya. Kami siap mendukung wilayah-wilayah yang membutuhkan," jelasnya.

Menurut Nasir, baik peme­rin­tah pusat, pemerintah dae­rah dan pemerintah kabu­paten/kota harus menyiapkan CPP untuk memantapkan ketahanan pangan daerah, tidak boleh ada daerah yang rentan dan rawan pangan, pemerintah daerah harus hadir, sehingga kondisi pangan terpenuhi dengan cukup.

Sumber: