Warga Kawasan Elite Jadi Kendala Sensus, BPS Minta Pendampingan Pemkot

TANGERANGEKSPRES.ID, TANGERANG — Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tange­rang mengaku kesulitan un­tuk melakukan pendataan warga yang berlokasi di lingkungan kawasan elite dalam menjalankan program Sensus Ekonomi tahun 2026.

Kepala BPS Kota Tangerang, Muladi Widastomo mengung­kapkan, para petugas kerap kali mendapat penolakan (door to door) dari warga khu­susnya di kawasan perumahan elit, apartemen serta komplek-komplek eksklusif.

"Yang menjadi tantangan terbesar justru datang dari masyarakat di kawasan perumahan elit. Banyak penolakan di kawasan perumahan elit seperti Banjar Wijaya, Green Lake, dan apartemen," ungkap Muladi saat ditemui di ruangannya, Rabu, 1 Juli 2026.

Ia menyebut, penolakan ter­sebut diduga lantaran dipengaruhi oleh framing negatif di media sosial serta sentimen apriori terhadap pemerintah. Sebaliknya, para petugas malah mendapatkan respon po­sitif di tengah masyarakat yang berlokasi di lingkungan padat penduduk.

Dikatakan Muladi, dalam menghadapi resistensi tersebut, perlunya dukungan nyata dari Pemerintah Kota Tange­rang. Ia mendorong kepala daerah menerjunkan aparatur birokrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk memberikan pendampingan kepada petugas sensus.

"Kami butuh dukungan per­sonil dari pemerintah kota, bukan sekadar surat edaran, tapi aksi nyata mendampingi petugas kami. Tujuannya un­tuk membantu membuka ak­ses ke perumahan mewah atau apartemen agar masyarakat lebih percaya bahwa ini program negara yang bermanfaat bagi perencanaan pembangunan daerah," tegasnya.

Selain faktor eksternal, Muladi mengaku dari sisi internal terjadi kendala teknis pa­­da aplikasi pendataan aki­bat tingginya penggunaan se­­cara serentak di tingkat na­­sional. Selain itu, BPS Kota Tangerang juga melakukan evaluasi terhadap  petugas lapangan.

"Kita punya 1.256 petugas yang tersebar di 104 kelurahan di wilayah Kota Tangerang. Kita juga sempat melakukan evaluasi tanggal 29-30 Juni kemarin. Beberapa petugas kami cut off, karena dinilai kurang kompeten dan kinerjanya kurang bagus. Kami ganti dengan yang baru untuk memastikan kualitas data," tegasnya.

Meski demikian, lanjut Muladi, pelaksanaan Sensus Eko­nomi yang telah berjalan sejak 15 Juni 2026, menunjukkan progres positif. Hingga saat ini, capaian pendataan di Kota Tangerang telah menyentuh angka 23 persen, melampaui target yang ditetapkan untuk akhir Juni sebesar 20 persen.

Menurut dia, meski secara capaian lebih unggul dibandingkan wilayah Tangerang Raya lainnya, pihaknya tetap berkomitmen untuk terus me­ningkatkan effort agar tar­get nasional dapat tercapai maksimal hingga 31 Agustus mendatang.

"Meski adanya kendala-kendala Alhamdulillah, progres kita per hari ini sudah 23 per­sen, sudah melebihi target. Tapi kita tetap butuh effort lebih untuk mengejar target," ujarnya.

Dia menyebut beragam me­tode disiapkan guna mempermudah warga dalam menyampaikan data, mulai da­ri pengisian mandiri, melalui email, hingga metode manual. Pihaknya juga tengah menjadwalkan jemput bola ke instansi pemerintah, kawasan bisnis, hingga rumah sakit.

"Untuk rumah sakit, kami sudah lakukan melalui Zoom meeting dan blasting email dengan respon yang sangat baik. Kami ingin memastikan data yang dihasilkan akurat, karena sensus ini mencakup seluruh warga yang berdomisili di Kota Tangerang, tanpa memandang KTP asal," jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa seluruh data yang terkumpul dilindungi oleh Undang-­Un­dang Nomor 16 Tahun 1997. Ia sangat menjamin privasi data masyarakat.

Sumber: