Panitia Waspadai Joki, Pansel Daerah Dilibatkan Awasi Peserta Tes CPNS

SERANG-Sebanyak 40 ribu pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dijadwalkan mulai mengikuti tes tertulis mulai besok, Jumat (26/10). Pelaksanaan tes digelar di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Banten di Jalan AMD Lintas Timur, Desa Kadumerak, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang. Warga lulus verifikasi admistrasi dan ingin menjadi PNS Pemkot Tangerang, Pemkot Tangsel, Pemkab Tangerang, Pemkot Cilegon, Pemkot Serang dan Pemkab Pandeglang, wajib datang. Untuk mencegah adanya perjokian dalam tes ini, panitia seleksi daerah (panselda) kabupaten/kota akan hadir memantau di lokasi tes CPNS. Dari Kabupaten Tangerang, sebanyak 5.863 pelamar dijadwalkan mengikuti tes tersebut. Ketua Panitia Seleksi Daerah (Panselda) CPNS Kabupaten Tangerang Moch Maesyal Rasyid mengatakan, Panselda sebatas melakukan seleksi administrasi. Peserta tes merupakan pelamar CPNS yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi. Pria yang biasa disapa Rudi Maesyal itu menyebutkan, semula terdapat 9.094 pelamar, namun 3.231 pelamar tidak memenuhi syarat (TMS). Adapun kekhawatiran masyarakat pada rekrutmen CPNS kali ini, yaitu kemunculan oknum yang mengerjakan ujian untuk orang lain dengan menyamar sebagai peserta ujian dan menerima imbalan uang alias joki. Rudi Maesyal menegaskan, praktik demikian tidak akan terjadi. Sebab selain seleksi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), panitia juga melakukan pengawasan. "Panitia kita akan hadir di tempat seleksi untuk melihat langsung mana peserta yang sudah lulus seleksi administrasi. Kita melakukan pencocokan, mulai dari KTP (kartu tanda penduduk-red) dan syarat lainnya," ujar Rudy Maesyal, yang juga menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Rabu (24/10). Dia menuturkan, pada rekrutmen CPNS tahun ini Pemerintah Kabupaten Tangerang mendapatkan jatah sebanyak 427 formasi. Terdiri atas 110 tenaga guru, 100 tenaga kesehatan, 30 tenaga teknis, serta 187 formasi khusus guru honorer Kategori 2 (K2). “Semua ketentuan dan syarat umumnya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, kita mengikuti ketentuan itu. Sekarang tinggal menunggu jadwal dari pemerintah pusat kapan tes (SKD) dimulai," ucap Rudy Maesyal. Kepala Sub Bidang Formasi, Pengadaan dan Penataan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang Juhri Sahputra membeberkan, 5.863 pelamar yang lulus seleksi administrasi antara lain 5.693 formasi umum, 156 guru honorer K2, dan 14 lulusan terbaik (cumlaude). Pemerintah daerah juga menyediakan 4 formasi khusus disabilitas, namun tidak ada yang memenuhi syarat (MS). "Ada satu disabilitas yang melamar, tetapi tidak lulus seleksi administrasi. Sedangkan yang memiliki ijazah cumlaude, ada enam formasi. Ini dibagi, ada tenaga guru, ada tenaga kesehatan, dan ada tenaga teknis. Pelamar cumlaude sebanyak 19, namun hanya 16 yang MS," jelas Juhri. Terkait jadwal, masih menunggu proses input data peserta tes se-Provinsi Banten oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Jadwalnya 26 Oktober sampai 17 November 2018, namun belum tahu (Kabupaten Tangerang) dapat tanggal berapa,” tandas Juhri. Kepala BKD Banten Komarudin mengatakan, tes tertulis CPNS akan dimulai pada Jumat (26/10). Tes tersebut akan diikuti oleh puluhan ribu pelamar baik dari provinsi maupun tujuh kabupaten/kota, kecuali Kabupaten Serang. “Tes tertulis dilakukan dengan metode computer assisted test (CAT). Adapun jadwalnya dari rencana awal adalah pada 26 Oktober. Tapi itu tentatif karena fix (kepastian)-nya itu data dari BKN (Badan Kepegawaian Nasional). Dari hasil seleksi kita serahkan ke BKN. BKN yang membuat jadwal,” kata Komarudin saat ditemui di Hotel Le Dian, Kota Serang, Rabu (24/10). Dijelaskan Komarudin, pelaksanaan CAT sendiri akan diikuti sekitar 40.000 peserta. Untuk lokasi tes akan dipusatkan di Aula BPSDMD Provinsi Banten. ”Kurang lebih 40.000-an (yang ikut tes) untuk tujuh instansi. Pemprov dan tujuh kabupaten/kota. Ada beberapa formasi di pemprov yang tidak ada pendaftar, dokter spesialis ternyata yang meminati sedikit. Ini yang jadi pertanyaan juga, padahal kita butuh,” jelasnya. Mengingat jumlah peserta tes yang banyak, mereka akan dibagi per sesi. Satu sesi akan diikuti oleh 500 peserta dengan waktu tes selama 1,5 jam. Setiap harinya, dijadwalkan akan digelar lima sesi tes. “Satu sesi 1,5 jam sehingga satu hari bisa lima sesi. Satu sesi kapasitas komputernya 500, berarti sehari lima dikali lima, ya 2.500 peserta. Perkiraan kita tes memakan waktu sekitar 15 hari,” ujarnya. Untuk teknis lainnya, Komarudin mengaku kurang mengetahuinya karena seluruh infrastruktur pelaksanaan tes sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat. Adapun peran BKD adalah hanya menyediakan tempat pelaksanaan tes. “Komputer dari BKN yang 500 itu, termasuk pengawas segala macam dari sana. Kita hanya menyiapkan tempat. Kita pakai gedung tapi tetap ada tenda juga. Gedung di aula diklat, ada tambahan tenda,” katanya. Mengingat semua kebutuhan dari pusat, dia juga memastikan pengawasan tes akan berjalan dengan ketat. Dengan demikian kesempatan peserta untuk berbuat curang menjadi sangat kecil. “Soal (tes) beda, kan ada beberapa puluh (paket) soal untuk satu jenis formasi. Sudah enggak ada kesempatan nyontek, sudah masing-masing. Hasilnya langsung kirim ke pusat,” ujarnya. Pj Sekda Banten Ino S Rawita mengimbau, kepada para pelamar CPNS untuk mempersiapkan diri dengan matang. Dia juga meminta agar para pelamar benar-benar memperhatikan seluruh syarat pelaksanaan tes agar tidak gugur hanya karena alasan teknis. “Selamat berjuang kepada para peserta,” katanya. Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Ahmad Supriyadi meminta masyarakat untuk tidak berpolemik pada penetapan lokasi tes CPNS di Kabupaten Pandeglang. Menurut dia, setiap pribadi yang berkeinginan menjadi PNS harus menempuh segala proses dan prosedur yang ditentukan pemerintah pusat. “Pengeluaran peserta kan hanya ongkos transportasi ke sana (BPSDMD Provinsi Banten), itu sesuatu yang wajar. Jangan kemudian masyarakat yang punya kepentingan untuk itu merasa diberatkan,” kata Supriyadi. Menurut dia, tidak elok jika semua pembiayaan dibebankan pada keuangan negara ataupun keuangan daerah. Dia menegaskan, menjadi pribadi yang lebih baik harus didasari pada niat untuk mandiri. Rekrutmen CPNS semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga tidak perlu dipersoalkan mengenai jarak tempuh lokasi pelaksanaan tes. “Pakai pepatah Bung Karno, tanyakan pada diri sendiri apa yang sudah diberikan oleh saya kepada negara, bukan tanya kepada negara memberikan apa. Mau dibikin apa Indonesia kalau rakyatnya kayak begitu?” ucap dia. (tb/srh/ang/bha)

Sumber: