Penyebar ’Hoax’ Penanganan Gempa Sulteng akan Ditangkap

JAKARTA--Korban meninggal dunia dalam gempa bumi dan tsunami Sulawesi Tengah (Sulteng) bertambah menjadi 1.234 orang. Para korban berasal dari daerah Palu, sebagian Donggala, sebagian Sigi, serta Parigi Moutong. Data ini didapat dari update Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Selasa 2 Oktober 2018 hingga pukul 13.00 WIB. "Korban meninggal dunia disebabkan oleh gempa bumi terutama reruntuhan bangunan dan sebagian tsunami," ucap Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Graha BNPB Jakarta, Selasa (2/10). Para korban meninggal dunia yang telah diidentifikasi, kata Sutopo, sebagian telah dimakakamkan hari ini, sebagian lainnya dimakamkan besok. Korban meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan dan terjangan tsunami. Sebagian korban meninggal sudah dimakamkan setelah diidentifikasi. Sementara korban luka berat ada 799 orang dan 99 orang masih hilang. Seluruh korban dirawat di Rumah Sakit di daerah Palu. Menurut Sutopo, jumlah tersebut masih akan terus bertambah lantaran proses evakuasi masih terus berjalan. "Jumlah masih akan terus bertambah karena proses evakuasi terus dilakukan. Belum semua daerah terjangkau petugas," ujar Sutopo. BNPB juga mencatat, sebanyak 61.867 jiwa orang mengungsi dan tersebar di 109 titik. Dilaporkan pula, lebih dari 65 ribu rumah rusak akibat gempa dan tsunami. Penyebar Hoax Di tempat lain, Menko Polhukam Wiranto menegaskan, pemerintah tidak tinggal diam atas terjadinya musibah bencana gempa bumi dan tsunami di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Pemerintah, menurut Menko Polhukam, berusaha melakukan langkah-langkah untuk meringankan beban yang terdampak yang ada di sana. “Semua usaha yang kita lakukan sudah cukup maksimal. Kalau di sana-sini ada kekurangan, kami mengharapkan masukan disampaikan langsung ke pemerintah untuk segera bisa dikoreksi,” kata Wiranto kepada wartawan usai Rapat Terbatas mengenai Penanganan Dampak Gempa dan Tsunami di Palu dan Donggala, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (2/10). Tapi Menko Polhukam menekankan, jangan sampai justru muncul hoax-hoax, berita-berita yang tidak benar, berita yang justru meresahkan masyarakat. Itu yang saya kira tidak enak, tidak elok,” ujarnya. Maka itu, lanjut Menko Polhukam, Presiden telah menginstruksikan kepada Kapolri siapapun pada saat mendapatkan bencana ini sedang prihatin dan memanfaatkan keprihatinan ini untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang justru meresahkan masyarakat, akan segera ditangkap. “Karena itu, merupakan hal yang justru merugikan kita semua sebagai satu bangsa yang sedang melakukan suatu proses membangun, terutama untuk meringankan penderitaan para terdampak dari apa yang terjadi di Palu dan sekitarnya,” terang Wiranto. Terkait penanganan dampak bencana gempa bumi dan tsunami itu, Menko Polhukam Wiranto menjelaskan, pemerintah akan menyampaikan berita-berita resmi itu lewat beberapa pintu yang pasti. “Kita tadi telah menunjuk dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk nanti salah satu pintu untuk memberikan penjelasan yang akurat kepada masyarakat. Sedangkan penjelasan-penjelasan lain, ya tentu nanti akan disesuaikan dengan pokok pembicaraan atau pokok informasi yang nanti akan disusun oleh badan resmi yang kita tunjuk,” sambung Wiranto. Menko Polhukam menyampaikan apresiasi kepada wartawan yang terus memantau dan mendengarkan apa keinginan masyarakat. “Saya kira itu merupakan masukan yang sangat baik untuk pemerintah, untuk meningkatkan rencana dan pelaksanaan penanganan dari bencana alam gempa bumi yang ada di Sulawesi Tengah dan sekitarnya,” pungkas Wiranto. (RSF/MAY/JAY/ES/JPC)

Sumber: