TNI Jamin Netralitas dalam Pemilu

JAKARTA – Pemerintah meminta lembaga TNI dan Polri bisa membantu menyosialisasikan capaian atau hasil kinerja pemerintah. Langkah pemerintah itu menuai sikap kontra karena berpotensi memunculkan ketidaknetralan TNI/Polri. Meski begitu, pimpinan MPR tidak mempermasalahkan jika langkah itu dilakukan. Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, sudah menjadi tugas kementerian atau lembaga menyampaikan capaian kinerja pemerintah. “Menyampaikan apa yang dicapai (pemerintah) saya kira kewajaran, saya kira boleh,” kata Zulkifli setelah mengikuti jalan sehat di sekitar kompleks parlemen, Jakarta, kemarin. Meski begitu, Zulkifli juga mengingatkan bahwa penyampaian capaian kinerja itu tidak boleh melanggar Undang-Undang Pemilu. Apalagi mengarahkan dukungan pada kandidat tertentu. “Kalau TNI/Polri politik praktis, nggak boleh,” ujar ketua umum Partai Amanat Nasional itu. Hal yang terpenting, lanjut Zulkifli, setiap kandidat bisa menyampaikan kampanye yang mendidik. Utamanya adalah solusi maupun ide yang bisa menjadi inspirasi pemilih dalam menentukan pilihan. “Yang terpenting adalah adu konsep dan adu gagasan. Itulah yang MPR terus sampaikan,” ujarnya. Sementara itu, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa netralitas TNI maupun Polri adalah salah satu faktor penting untuk menyukseskan pemilu tahun depan. Karena itu, dia tidak henti menekankan agar seluruh prajurit yang dia pimpin netral. Tidak memihak siapa pun. “Sehingga institusi TNI/Polri akan makin profesional. Dengan dilandasi jiwa kesatria serta loyalitas tegak lurus, kita darmabaktikan pengabdian kepada bangsa dan negara,” ungkapnya. Seperti pilkada serentak tahun ini, pemilu tahun depan turut menjadi perhatian institusi militer tanah air. Sejak jauh hari mereka bersiap diri. Menurut Hadi, sepanjang pemilu, instansinya bersama Polri bakal berfokus untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas, mencegah tindakan anarkistis, serta mencegah kerusuhan sosial. “Baik yang berpotensi terjadi secara vertikal maupun horizontal,” ujarnya. Sebagai langkah antisipasi, Hadi menjelaskan bahwa TNI bakal mengerahkan personel sebanyak dua pertiga kekuatan Polri. Seluruhnya bakal disebar ke wilayah yang dinilai rawan. “Jumlah personel yang disiagakan tentunya akan kita sesuaikan dan kita menunggu apa yang diperlukan oleh Polri,” tambahnya. Hadi memastikan semua kebutuhan Polri yang bisa dibantu TNI diupayakan bakal dipenuhi. Khusus pemilu tahun depan, dia menyebutkan bahwa instansinya sudah menyiapkan 51 operasi. Termasuk di antaranya operasi militer perang (OMP). “Terdiri dari 4 OMP dan 47 OMSP (operasi militer selain perang),” beber mantan kepala staf Angkatan Udara (KSAU) itu. Semua operasi tersebut disiapkan untuk memastikan tidak ada satu pun pihak yang mengganggu pelaksanaan pemilu. Baik berupa gangguan dari dalam maupun luar negeri. Sebab, bukan tidak mungkin ada pihak-pihak tertentu yang berusaha menggagalkan pemilu di 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 6.793 kecamatan, serta 79.075 desa dan kelurahan di seluruh wilayah Indonesia. (jpg/bha)

Sumber: