Kepala Daerah Harus Terjun Pantau Inflasi

Jakarta--Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah turun langsung ke lapangan untuk meninjau langsung inflasi di daerahnya masing-masing. Utamanya inflasi yang berkaitan dengan bahan pangan. Jokowi mengatakan kebanyakan kepala daerah kerap terjebak di pekerjaan administratif dan kebijakan. Namun terkadang, mereka lupa bahwa ada indikator makroekonomi bernama inflasi yang sebetulnya perlu dipantau langsung karena menyangkut hajat hidup orang banyak. "Tolong betul-betul kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota, terutama (inflasi) yang berkaitan dengan pangan ini dilihat betul. Kita ini sering terjebak dalam rutinitas yang administratif seperti tanda tangan, kebijakan, tanda tangan (tapi) lapangannya tidak sering dipantau," ujar Jokowi, Kamis (26/7). Dengan terjun langsung ke lapangan, kepala daerah bisa mendapatkan akar masalah dari inflasi bahan pangan yang terjadi di daerahnya. Kemudian, mereka bisa langsung bertindak sesuai temuan tersebut. Sebagai contoh, jika inflasi bahan pangan berkaitan dengan pasokan, maka kepala daerah bisa melakukan ekspor-impor antar daerah. Misalnya, jika beras di wilayah satu daerah tengah defisit, kepala daerah bisa menghubungi kepala daerah lain yang mengalami surplus beras. "Bupati dan wali kota sama harus seperti ini kalau ingin rakyat menikmati harga yang terkendali. Jangan inflasi sudah tinggi nggak ngerti, duduk manis di kantor," kata dia. Menurutnya, percuma suatu daerah punya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi tetapi diiringi dengan inflasi tinggi. Jika demikian, artinya masyarakat tidak bisa menikmati kemajuan ekonomi yang dialami daerah yang dimaksud. Apalagi, pemerintah terus menargetkan inflasi yang semakin rendah. Pemerintah berhadap bisa mencapai inflasi 3 persen di 2020 dan 2021. Adapun hingga Juli, inflasi secara tahunan tercatat sebesar 3,12 persen. "Kalau ini diteruskan, kita akan memiliki inflasi stabil semakin tahun semakin turun. Target inflasi kita bisa 1 persen dan 2 persen seperti negara maju, jadi stabilitas harga dijaga," pungkas dia. Data BPS menunjukkan bahwa inflasi makanan bergejolak (volatile food) secara tahun ke tahun di bulan Juni tercatat 4,6 persen. Meski demikian, secara tahun kalender, inflasio volatile food hanya di angka 3,66 persen. (cnn/agi)

Sumber: