Musrenbang RKPD Tangsel Hasilkan 4717 Usulan

Musrenbang RKPD Tangsel Hasilkan 4717 Usulan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Tangsel tahun 2019 menghasilkan sebanyak 4717 usulan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bappeda Kota Tangsel Mochammad Taher Rochmadi, saat memberikan sambutan dalam kegiatan Musrenbang RKPD di Gedung Widya Bhakti, Puspiptek, Kecamatan Setu, Kamis (29/3). Mochammad Taher Rochmadi, mengungkapkan, penjaringan aspirasi masyarakat berupa 4717 usulan dengan nilai total 3.907 Triliun. Usulan ini atau proses ini sudah melalui proses e-Musrenbang, sehingga masyarakat dapat langsung menginput aspirasinya ke dalam sistem tersebut, dimulai dari Musrenbang Kelurahan, Kecamatan,Forum perangkat daerah hingga Musrenbang tingkat Kota. "Dengan menggunakan e-Musrenbang dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan serta semakin mengembangkan Tangsel sebagai kota cerdas dengan menerapkan time table online,"ungkapnya. Kegiatan pelaksanaan Musrenbang RKPD ini berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no 54 tahun 2010 penyusunan RKPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota serta mengacu pada RPJM Provinsi dan Nasional dengan tetap mempertimbangkan masukan dari semua pemangku kepentingan,terutama dari masyarakat dalam menajamkan, menyelaraskan, mengklarifikasi dan menyepakati prioritas, sasaran, rencana program dan kegiatan. Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, mengungkapkan,musrenbang RKPD Tahun 2019 yang dilaksanakan saat ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian kegiatan musyawarah rencana pembangunan di Kota Tangerang Selatan untuk tahun 2019, yang dimulai sejak bulan Januari yang lalu. Kegiatan Musrenbang diawali dari tingkat Kelurahan dan kemudian dilanjutkan dengan Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah / Gabungan Perangkat Daerah, dan Forum Konsultasi Publik. Kota Tangerang Selatan telah berusia sembilan tahun. Dalam masa sembilan tahun ini, Tangerang Selatan berusaha menyejajarkan diri dengan daerah lainnya yang telah lebih dulu terbentuk. Dalam beberapa hal, kota kita mampu membuat pencapaian yang baik. Capaian pembangunan yang didasarkan pada indikator makro tahun 2016 menunjukkan: Indeks Pembangunan Manusia atau IPM mencapai 80,11; salah satu yang paling tinggi di Indonesia Laju Pertumbuhan Ekonomi atau LPE terjaga di atas rata-rata provinsi dan nasional, dan mencapai 6,98 persen di tahun 2016; PDRB per kapita mencapai 38,1 juta rupiah; Tingkat pengangguran sebesar 6,8 persen; Tingkat kemiskinan terjaga di bawah 2 persen, yaitu sebesar 1,67 persen di tahun 2016, dan merupakan tingkat kemiskinan terendah di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. "Upaya-upaya yang kita lakukan bersama telah mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak. Hasil survey Most Liveable City Index (MLCI) 2017 menunjukkan Tangerang Selatan termasuk ke dalam 5 (lima) besar Kota Paling Layak Huni di Indonesia. Kementerian Dalam Negeri menganugerahkan penghargaan Swasti Saba Wiwerda sebagai Kota Sehat. Kementerian Kesehatan juga memberikan penghargaan Pastika Paramesti 2017 karena telah menetapkan Peraturan Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dari sisi daya saing, Tangerang Selatan menerima penghargaan dalam penganugerahan Indonesia's Attractiveness Award (IAA) 2017 sebagai salah satu Kota Terbaik dan sebagai Kota Potensial Kategori Investasi. KIN ASEAN memberikan penghargaan Wali Kota Entrepreneur Award 2017 dalam Kategori Investasi. Tangerang Selatan juga masuk ke dalam Kategori Terbaik Pertama Indeks Kondisi Keuangan Daerah Regional Jawa dari Universitas Gajah Mada. Kementerian Koperasi dan Usaha, Kecil, dan Menengah juga memberikan penghargaan Natamukti Nindya dalam Indonesia City Award 2017 sebagai kota yang terbaik dalam meningkatkan daya saing UMKM. Dari sisi penerapan inovasi dan konsep Kota Cerdas, Tangerang Selatan memperoleh penghargaan Kepala Daerah Inovatif (KDI) 2017, TOP IT Implementation on Digital City dan merupakan salah satu dari lima kota besar terbaik Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2017."ungkapnya. Hal lain yang patut dibanggakan adalah besaran APBD Kota Tangerang Selatan yang terus memperlihatkan peningkatan. Pada Tahun Anggaran 2017, besaran APBD berada pada angka 3,43 Triliun Rupiah. Untuk Tahun Anggaran 2018 ini, angka tersebut meningkat menjadi 3,549 Triliun Rupiah. Peningkatan tersebut di antaranya disebabkan oleh adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD, dari yang sebelumnya sebesar 1,44 Trilyun Rupiah pada Tahun Anggaran 2017, menjadi sebesar 1,45 Trilyun Rupiah lebih pada Tahun Anggaran 2018. Apa yang telah dicapai selama ini menunjukkan bahwa apabila kita mau, maka kita bisa. Capaian tersebut juga menjadi motivasi agar ke depan kita dapat melakukan yang lebih baik lagi. "Namun demikian, masih terdapat tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Tingginya angka pertumbuhan penduduk Kota Tangerang Selatan, yang berada pada kisaran 3,5% per tahun, dan kepadatan penduduk yang mencapai angka lebih dari 10 ribu penduduk per kilometer persegi, mengakibatkan adanya permasalahan di bidang sosial, lingkungan, penyediaan perumahan, ketersediaan air bersih, pengelolaan limbah dan sebagainya sehingga peningkatan kualitas sarana dan prasarana dibutuhkan."jelasnya. Tingkat pengangguran, meskipun di bawah tingkat pengangguran kabupaten/kota lain di Banten, masih lebih tinggi dari tingkat nasional sehingga upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing ekonomi daerah untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja harus dilakukan. Selain itu, meskipun kualitas sumber daya manusia kita relatif baik dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, namun kualitas tersebut harus terus kita tingkatkan, di antaranya dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Harapan yang besar dan kebutuhan masyarakat kota kita yang terdidik dan menguasai teknologi informasi menuntut kita untuk semakin meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi. Musrenbang RKPD tahun ini berupaya lebih inklusif dengan mengundang perwakilan dari: Forum Anak Kota Tangerang Selatan Kota Tanpa Sampah (Caping Tanpa Sampah), Pertuni: Persatuan Tuna Netra Indonesia, Gerkatin: Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia dan dilengkapi interpreter/juru bahasa isyarat (adv)

Sumber: