SDN Bakti Jaya Harus Ditindak

  SETU-Dugaan pungutan liar (pungli) berkedok kartu kuning di SDN Bakti Jaya, tidak boleh dibiarkan. Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) segera menindaklanjutinya. Sehingga, persoalan itu menjadi terang benderang. Sebelumnya diberitakan, seorang wali murid mendapatkan perlakuan tidak normal dari guru. Karena, selama ini ia tidak mau membayar iuran wajib kartu kuning. Pungutan kartu kuning tersebut, dibuat pihak SD Negeri Bakti Jaya, Jl Kavling Pilihan Pemata Pamulang, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu. Dalam kartu tersebut, murid diwajibkan membayar biaya Rp15 ribu per bulan. Pak Ben, sapaan akrab Benyamin Davnie mengatakan, belum mendapatkan informasi terkait adanya biaya kartu kuning tersebut. Ia menegaskan, untuk biaya gedung dan SPP di SD dan SMP memang sudah ditiadakan. “Saya belum dengar informasi kartu kuning di SDN Bakti Jaya. Nanti saya teruskan ke Kadindikbud untuk dicek lebih lanjut,” kata Pak Ben kepada Tangerang Ekspres, Selasa (20/3). Jika terbukti adanya pungutan liar di SDN Bakti Jaya, Pak Ben meminta agar Dindikbud Kota Tangsel menindak tegas. “Kalau memang ada pungutan ya, harus diproses sesuai aturan yang berlaku. Saya serahkan ke Kadindikbud yang merupakan kewenangnya,” tegas Pak Ben. Sementara, Kepala Dindikbud Kota Tangsel, Taryono mengatakan, sudah memberikan surat edaran secara resmi kepada Kepala Sekolah SDN Bakti Jaya. “Saya sudah memberikan surat edaran resmi agar diperbaiki,” ucapnya. Sementara, Kepala Sekolah SDN Bakti Jaya Pipih Sofyan mengakui sudah mendapatkan surat edaran secara resmi dari Dindikbud. Namun, Pipih enggan menjawab terkait penggunaan dana dari pengutuan kartu kuning tersebut. “Iya, sudah mendapatkan surat edaran resmi dari Dindik,” singkat Pipih. Ia mengatakan, akan melaksanakan amanah surat edaran yang berisi teguran kepada SDN Bakti Jaya. “Saya akan menindaklanjuti surat dari Pak Kadis. Dan, merealisasikan kepada orang tua murid,” pungkasnya. (mg-7/esa)

Sumber: