Sambut Jokowi, Mahasiswa Gelar Aksi

SERANG – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Banten menggelar aksi unjuk rasa di dalam Kampus UIN SMH Banten, Ciceri, Kota Serang, Rabu (14/3). Aksi yang dilakukan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Banten itu untuk menyambut kedatangan Presiden RI kelima ke Banten. Mereka menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kepimpinan presiden yang disapa Jokowi tersebut. Kedatangan Jokowi sendiri ke wilayah Banten seperti Kabupaten Serang dan Kota Serang dalam rangka meresmikan Bank Wakaf Mikro di Tanara, Kabupaten Serang, kemudian menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), program keluarga harapan (PKH) di Gor Alun-Alun dan dilanjutkan penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Stadion Maulana Yusuf. Berdasarkan pantauan, aksi mahasiswa berasal dari DPC GMNI Serang, KAMMI Cabang Serang, NDP Banten, UMC Banten, KMS 30, E-Kom LMND Untirta, SAPMA Untirta, SAPMA UIN, KUMALA UIN, BEM KBM Untirta, DEMA-UIN SMH Banten. Aksi tersebut dimulai puluhan mahasiswa sekitar pukul 14.00 di dalam kampus dengan pagar ditutup karena tidak diizinkan aparat kepolisian untuk melakukan aksi di jalan. Pada awalnya aksi berlangsung damai. Beberapa perwakilan secara bergantian menyampaikan orasi kritik terhadap kepemimpinan Jokowi-JK. Namun, aksi kemudian berujung ricuh. Kerusuhan terjadi sekitar pukul 15.45 WIB, bermula saat polisi menurunkan spanduk yang bertuliskan 'Mosi Tidak Percaya Terhadap Rezim Boneka Jokowi-JK' yang dipasang mahasiswa di atas pintu gerbang. Tak terima spanduknya diturunkan, aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian pun tak terhindarkan. Terdesak, para mahasiswa pun mundur sembari melempari aparat kepolisian dengan batu dan benda tumpul yang ada dalam kampus. Lemparan itu pun dibalas oleh polisi dengan tembakan gas air mata. Para mahasiwa pun lari berhamburan ke dalam kampus. Tak berlangsung lama, akhirnya aksi yang sempat memanas tersebut bisa dilerai, aparat polisi pun akhirnya diminta mundur, dan para mahasiswa kembali melalukan aksi dengan tertib dengan pengawalan ketat dari aparat polisi yang dibantu oleh TNI. Sekitar pukul pukul 17.00, para mahasiswa pun membubarkan diri dengan tertib. Dalam agistasinya, Koordinator Aksi Abda Oesbismillahi menyampaikan, kebijakan pemerintah kian hari menunjukkan watak anti rakyat. Berdikari secara ekonomi sudah sangat jauh dari harapan. Dimana rezim hari ini yang menjadikan bangsa Indonesia bagaikan barang obral untuk diperdaya. Kebijakan mempermudah Investasi asing dan tenaga kerja asing ditengah belenggu politik upah murah yang menindas rakyat buruh. “Lantas, bagaimana nasib-nasib anak bangsa yang ingin merubah nasib bangsanya,sementara sumber daya alam dan sumber daya manusia didominasi oleh asing?,” katanya. Ironisnya, salah satu Ajimat Revolusi Bung Karno yaitu Trisakti dikatakan menjadi konsepsi berpikir pemerintahan Jokowi-JK diawal pemerintahannya. Jika sampai hari kebijakan ekonomi tidak dapat dikatakan berdikari, hal ini tidak terlepas dari politik luar negeri yang tidak berdaulat dimana keterlibatan Indonesia, di forum kapitalisme global seperti,WTO,G-20, IMF,dan lainnya. Mau tidak mau Indonesia harus berkiblat dan tunduk pada kebijakan global. “Ditengah krisis kapitalisme semakin berkembang, si pemodal semakin berjaya berinvestasi dengan banyak pembangunan yang dilakukan sehingga memunculkan maraknya kasus konflik-konflik lahan di Indonesia,” ujarnya. Selain itu, reforma Agraria palsu yang dicanangkan hanya berwujud sertifikasi lahan belaka. Dalam UUPA 1960 jelas mengandung pengertian bahwasanya Reforma Agaria merupakan pembaharuan/penataan ulang agraria terutama untuk rakyat kecil bukan pemodal, kepemilikan atas tanah dirombak menyeluruh bukan hanya sertifikasi belaka. Bangsa yang sudah kehilangan kepribadiannya, dengan berbagai permasalahan. Negara Demokrasi yang sudah kehilangan kelaminnya. Revisi UU MD3, hadir sebagai tandingan RUU KUHP Pasal penghinaan Presiden ditambah lagi Nota Kesepahaman TNI-POLRI yang membungkam demokrasi rakyat yang menunjukan watak pemerintahan yang anti kritik. Dari segi kesehatan, dimana adanya BPJS menunjukkan masyarakat harus menabung dan saling mensubsidi untuk kesehatan mereka. Namun, bagaimana dengan rakyat kecil yang membutuhkan fasilitas kesehatan gratis ? “Kami Aliansi Mahasiswa Banten menyatakan mosi tidak percaya terhadap rejim boneka Jokowi-JK,” katanya. (and/ang)

Sumber: