Desa Gembong, Penunggak Paling Lama

TANGERANG – Miliaran rupiah uang tebusan beras sejahtera (rastra) periode tahun lalu di Kabupaten Tangerang, belum terbayarkan. Padahal pendistribusian rastra tidak pernah terhenti. Desa Gembong, Kecamatan Balaraja, tercatat sebagai desa paling lama tidak menyetorkan uang rastra sebesar Rp 1.600 per kilogram (kg).

Kepala Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Sub Divisi Regional Tangerang Junaidi menuturkan, tunggakan rastra di kabupaten berjulukan kota seribu industri itu mencapai Rp 4,8 miliar. Rata-rata, retribusi yang belum terbayarkan adalah periode Oktober sampai Desember 2017. Namun Desa Gembong (Kecamatan Balaraja) dilai membandel, karena piutang sebesar Rp 158.400.000 belum terbayar sejak sejak Januari 2017.

“Jumlah desa atau kelurahan yang punya piutang mencapai ratusan, tetapi yang paling lama adalah Desa Gembong. Desa ini belum bayar sama sekali dalam kurun setahun itu,” kata Junaidi kepada Tangerang Ekspres, kemarin (19/2).

Mengingat banyak desa/kelurahan penunggak, Perum Bulog berencana menggandeng pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dan Polres Kota Tangerang, guna melakukan penyelidikan sekaligus penagihan. Terlebih karena ada beberapa desa yang terindikasi telah menerima uang dari keluarga penerima manfaat (KPM), namun dipergunakan untuk kepentingan oknum tertentu.

Bulog bakal menyampaikan surat kuasa khusus (SSK) ke pihak kejaksaan untuk melakukan pemanggilan dan penagihan terhadap penunggak rastra. Menurut Junaidi, langkah tersebut merupakan cara jitu karena telah terbukti.

Kasi Datun Kejari Kabupaten Tangerang Sulta Donna Sitohang mengatakan, pihaknya tidak bisa berandai-andai untuk menangani tunggakan rastra tersebut. Meskipun sudah ada nota kesepahaman di bidang perdata dan tata usaha negara (datun) antara Perum Bulog dengan kejaksaan, namun diperlukan SKK serta data akurat. Jika SKK sudah diterima, tegas Sulta, pihaknya segera menindaklanjuti.

“Semua itu ada prosedurnya, kami belum terima SKK dan data valid dari Bulog. Kalau nanti sudah ada SKK, kami bekerja sesuai prosedur. Sebelum ada data valid, kami tidak bisa menyampaikan tanggapan apapun,” kata dia. (mg-3)

Sumber: