Gubernur Cegah Rentenir dan Pinjol Ilegal
MENGIKUTI: Gubernur Banten Andra Soni mengikuti Rakornas TPAKD di Jakarta, Jumat (10/10).--
TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Gubernur Banten Andra Soni menyerukan pentingnya pemerataan akses keuangan yang berkeadilan di seluruh wilayah Banten. Langkah ini ditekankan sebagai strategi utama pemerintah daerah untuk memberantas praktik merugikan seperti pinjaman online (pinjol) ilegal, rentenir, dan "bank emok."
"Kami berharap akses keuangan daerah di Provinsi Banten bisa merata untuk menumbuhkan ekonomi. Ini adalah cara kita memberikan layanan keuangan yang adil bagi seluruh masyarakat," katanya usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di Jakarta, belum lama ini.
Menurutnya, ketika masyarakat mendapatkan akses keuangan yang sehat dan berkeadilan, potensi mereka terjerat pinjol ilegal dan rentenir akan menurun drastis, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi karena Kota Tangerang Selatan berhasil mendapatkan nominasi dalam kategori percepatan akses keuangan daerah di tingkat nasional.
"Alhamdulillah, salah satu wilayah kita, Kota Tangerang Selatan, mendapatkan nominasi sebagai kabupaten kota percepatan akses keuangan daerah," ujarnya.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Rakornas TPAKD menjadi forum konsolidasi nasional sebagai wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat akses keuangan daerah.
Menurut Airlangga, inklusi keuangan merupakan indikator kunci bagi stabilitas ekonomi makro. Program-program TPAKD juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
"Melalui peran TPAKD, UMKM di daerah dapat lebih mudah mengakses pembiayaan, terhindar dari praktik rentenir, serta mendukung program satu keluarga satu rekening dan satu pelajar satu rekening," katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi TPAKD sebagai wujud kebersamaan dalam membangun Indonesia. Kolaborasi dan sinergitas tersebut menurutnya dapat mendorong pemerataan akses keuangan dan pembangunan, menciptakan kemandirian, serta mewujudkan keadilan sosial. TPAKD juga berperan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
"Kolaborasi dan sinergitas menjadi kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kepala daerah agar memanfaatkan TPKAD dalam mendorong perekonomian daerah," katanya. (mam)
Sumber:
- Share:
