Evaluasi Tunjangan Rumah Dewan Berproses, Pemkot Tindaklanjuti Instruksi Mendagri

TANGERANGEKSPRES.ID, KOTA TANGERANG - Wali Kota Tangerang Sachrudin menyatakan telah  menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang meminta pemerintah daerah mengevaluasi tunjangan rumah anggota DPRD. Sachrudin mengatakan pihaknya bersama tim program legislasi Daerah (Prolegda)  telah melakukan pembahasan dan evaluasi terhadap Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Perwal Nomor 89 tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD Kota Tangerang. 

Dalam Perwal Nomor 14 Tahun 2025 tersebut salah satunya tertuang tentang tunjangan rumah bagi anggota DPRD Kota Tangerang. "Kita sudah melakukan evaluasi. Pada saat saya apel beberapa pekan lalu, saat itu langsung saya panggil pak Sekda beserta OPD terkait dan tim Prolegda untuk melakukan pembahasan untuk mengoreksi kembali terkait Perwal Nomor 14  itu," ungkap Sachrudin kepada wartawan, Selasa (16/9).

Dia menyampaikan, sesuai tahapan pihaknya akan merekomendasikan usulan tersebut kepada Sekretaris Dewan (Setwan) DPRD Kota Tangerang yang nantinya dikonsultasikan ke tingkat Pemerintah Provinsi Banten, hingga pemerintah pusat. "Tahapan-tahapannya itu harus kita lakukan dan sudah selesai. Tinggal merekomendasikan dan menyampaikan ke Setwan," kata Sachrudin.

Nanti setwan akan berkonsultasi baik ke tingkat provinsi, KemenkumHAM  maupun Kemendagri. Tahapannya seperti itu, karena semuanya ada dasar hukumnya. Walaupun Perwal 14 ini keluar sebelum saya menjabat wali kota. Tapi kami juga mempunyai kewajiban untuk melakukan perhatian terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, termasuk mahasiswa," jelasnya.

Dia menyambut baik adanya aspirasi masyarakat terutama para mahasiswa yang memiliki daya kritis yang menjadi bagian hak konstitusi di negara demokrasi ini.   "Ini sangat positif sekali menyampaikan masukan, karena ini berpengaruh kepada efisiensi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan program pembangunan khususnya di Kota Tangerang," imbuhnya. Namun demikian, bahwa tunjangan rumah bagi anggota dewan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyesuaian Tunjangan Kinerja yang didalamnya mencakup tunjangan rumah anggota DPRD.

Karena di situ diberikan kewenangan untuk tunjangan anggota DPRD salah satunya tunjangan rumah anggota DPRD jadi memang diperbolehkan," ujar Sachrudin. Menurut dia, langkah evaluasi ini merupakan bentuk komitmennya Pemkot Tangerang untuk selalu mendengarkan aspirasi masyarakat, sekaligus memastikan setiap kebijakan yang diambil berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sachrudin menegaskan, dalam melakukan kajian ataupun evaluasi substansi Perwal No.14 Tahun 2025 tersebut tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa ataupun sepihak yang hanya dilakukan oleh Pemkot Tangerang saja. Namun, sesuai aturan evaluasi ini harus dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah Kota Tangerang kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Provinsi Banten hingga pemerintah pusat. Dia berharap, masyarakat untuk bersabar dan tetap menjaga kondusifitas di Kota Tangerang. "Jadi memang sesuai aturan harus dilakukan secara berjenjang hingga ke pemerintah pusat," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tangerang Lia Dahlia, menegaskan perubahan maupun pencabutan regulasi tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Melainkan harus mengikuti mekanisme yang berlaku. “Semua ada prosedurnya, mulai dari usulan, pembahasan, harmonisasi hingga fasilitasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait. Saat ini evaluasi sedang berjalan. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena proses ini dilakukan secara transparan, terbuka, dan sesuai aturan perundang-undangan,” jelas Lia.

Ia menambahkan, Sekretariat DPRD bersama Pemkot Tangerang juga tengah mempersiapkan langkah konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Banten maupun Kementerian Dalam Negeri agar proses evaluasi ini berjalan cepat, tepat, dan sesuai koridor hukum. “Prinsipnya, aspirasi masyarakat pasti kami dengar dan tindaklanjuti. Pemkot ingin memastikan setiap kebijakan sejalan dengan kebutuhan publik, bukan hanya sebatas aturan di atas kertas,” pungkas Lia. Dengan demikian, Pemkot Tangerang memastikan masyarakat bahwa evaluasi Perwal 14/2025 dilakukan secara serius, terukur, dan sesuai mekanisme hukum, sehingga hasilnya nanti benar-benar memberi kepastian. (ziz)

Sumber: