Tangsel Raih WTP ke Delapan Kalinya

SERANG-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten atas laporan keuangan daerah tahun anggaran 2019. Predikat WTP ini sudah ke-delapan kalinya ini diraih Kota Tangsel. Hasil laporan kemarin, diterima langsung oleh Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany didampingi Sekretaris Daerah Muhamad dan Kepala BPKAD Warman Syanudin dan Ketua DPRD Kota Tangsel, di Kantor BPK RI Provinsi Banten. Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, mengapresiasi seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah berusaha seoptimal mungkin dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta juga aset daerah. "Alhamdulillah ini berkat kinerja semua pihak. Ada beberapa catatan dan rekomendasi. Ini secara konsisten akan kita tindak lanjuti, kenapa kita dapat WTP karena kita komitmen menindaklanjuti dan melaporkannya," ungkapnya. Penghargaan WTP untuk ke delapan kalinya atas laporan keuangan 2019 Pemkot Tangsel, menurut Airin, tentunya harus menjadi pendorong bagi seluruh jajaran Pemkot Tangsel untuk terus melaksanakan tugas dengan baik. Dengan begitu, nantinya penyelenggaraan pemerintah sesuai yang diharapkan masyarakat Tangsel. “Penghargaan ini sebagai pendorong bagi kami, Pemerintah Kota Tangsel untuk terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Tangsel,” ucapnya. Pada bagian lain, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Warman Syanudin mengatakan, WTP ke delapan kalinya di tahun anggaran 2019 ini berkat bimbingan dan kerja keras Ibu Walikota sehingga Tangsel. Kedepannya, seluruh perangkat daerah harus terus berupaya mempertahankan predikat ini. "Dengan peningkatkan sinergitas, antara pengelolaan keuangan dengan aset dari seluruh OPD sehingga dapat menampilkan laporan yang mudah dibaca, yang terintegrasi, dan hasilnya semakin baik," kata Warman. Ke depan, kata Warman lagi, sistem tentang pengelolaan keuangan dan aset akan lebih ditingkatkan lagi. Secara sistem akan lebih terintegrasi untuk memudahkan pengelolaan keuangan dan aset. Karena, apa pun yang dibelanjakan dari APBD harus tercatat dengan baik. "Maka, penyempurnaannya berupa sinergi link and math antara belanja dengan aset," paparnya. (adv)

Sumber: