Kepala Daerah Boleh Mempublikasikan Kasus Covid-19

Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan untuk pencegahan penularan, meminta seluruh pihak bekerja sama. Tidak hanya unsur pemerintah namun juga swasta dan masyarakat sipil. Setelah menemukan kasus positif, maka Balitbangkes selaku laboratorium yang bisa menyatakan pasien postif Covid-19, akan melapor pada Yuri. Dia akan meneruskan ke daerah melalui dokter yang merawat. Nantinya, dokter yang merawat akan melapor pada dinas kesehatan. Dilanjutkan dinas kesehatan lapor kepada kepala daerah. Dokter juga harus menginformasikan kepada pasien untuk skenario perawatan. "Kepala daerah diserahkan untuk mempublikasikan," ucap Yuri. Namun untuk menyebutkan identitas kasus tidak diperkenankan. Pemda juga membuka informasi ini kepada masyarakat. Informasi yang diberikan kepada pemda juga digunakan untuk membuat kebijakan untuk pengendalian penyakit. Yuri mengingatkan agar kebijakan yang dikeluarkan pemda agar tidak memancing kepanikan. Lebih lanjut dia menegaskan bahwa yang dipantau adalah manusia yang berpotensi menularkan. Bukan wilayah administratif. "Kita harus memahami kalau ini kasus penyakit menular. Artinya pendekatan komunitas," ungkapnya. Untuk itu pemerintah melakuan contact trasing. Contact trasing dilakukan untuk melihat siapa saja yang berinteraksi dengan pasien positif dan berpotensi membawa virus. Dia mencontohkan salah satu kasus positif di Jawa Tengah yang ternyata memiliki contact trasing sampai ke Jakarta. "Contact tracing memungkinkan munculnya wilayah baru. Tidak menutup kemungkinan akan melebar," beber Yuri. Sementara itu, bagi setiap individu, diharapkan mampu menahan diri. Kalau tidak perlu datang ke tempat yang ramai maka tidak perlu datang. "Komunikasi tidak harus ketemu," ujarnya. Namun dia mengingatkan, adanya pemda yang memberikan kebijakan libur sekolah atau kantor yang memberlakukan bekerja di rumah, tidak boleh disalah artikan. Tidak lantas kesempatan "libur" tersebut malah digunakan untuk pergi ke tempat publik atau bertemu dengan orang. Bagaimana persiapan daerah? Pemerintah pusat telah melatih laboran dari balai teknik kesehatan lingkungan (BTKL) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP). Di Indonesia ada 10 BTKL dan BBTKLPP. Tujuan dari pelatihan tersebut untuk menyamakan kualitas sumber daya manusia di daerah. Selain itu untuk mempercepat pemantauan laboratorium. Meski yang mendeklarasikan positif atau tidak tetap Balitbangkes. "BTKL, BBTKLPP, kemudian (laboratorium milik) UNAIR dan Eijkman itu menjadi pelaksana pemeriksaan," ucap Yuri. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes itu juga menyatakan bahwa sudah datang 10.000 polymerase chain reaction (PCR). Alat tersebut merupakan salah satu kit untuk pemeriksaan Covid-19. Keunggulannya adalah PCR bisa mendeteksi dalam kurun waktu satu hari saja. "Didistribusikan ke beberapa lab yang melakukan pemeriksaan," tutur Yuri. Selain penggunakan PCR, Balitbangkes juga menggunakan genom squensing yang membutuhkan waktu setidaknya tiga hari. Sayangnya, belum sepuluh BBTKLPP dan BTKL menerima alat ini. Yuri berdalih bahwa belum semua kapasitas laboratorium sama. Sehingga pengiriman spesimen pun membutuhkan waktu yang lebih lama. Apalagi yang berada di luar Jakarta. Waktu penelitian spesimen Sementara itu Presiden Joko Widodo kemarin di Istana Bogor menyatakan sejak kita mengumumkan adanya kasus Covid19 di awal bulan ini, telah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan dan kementerian terkait untuk meningkatkan penanganan Covid-19. Menurutnya, pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan Protokol Kesehatan WHO dalam penanganan kasus di tanah air. Ahli kesehatan masyarakat juga diibatkan. "Pemerintah telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19, yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Doni Monardo. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah," ujarnya. Pemda diminta terlibat. Misalnya dengan membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Bagi sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi on-line. Kebijakan ini jangan sampai mengganggu pelayanan masyarakat. "Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang," ucapnya. Untuk pengobatan infeksi Covid-19, RS daerah harus terlibat penuh. Kerjasama dengan RS swasta pun diperlukan. "Saya sudah perintahkan untuk memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk digunakan secara efektif dan efisien," ujarnya. Hal itu merujuk pada UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang memungkinkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan dan menggunakan anggaran secara cepat. Selain itu, Menteri Keuangan juga sudah mengeluarkan peraturan dan pedoman untuk penyediaan anggaran yang diperlukan oleh seluruh Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Jokowi mengakui, dampak pandemik Covid-19 telah memperlambat ekonomi dunia secara masif. Termasuk terhadap perekonomian Indonesia. Dia memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok yang cukup dan memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. "Pemerintah juga telah memberikan insentif kebijakan ekonomi, sebagaimana telah diumumkan oleh Menko Perekomian dan jajaran menteri perekonomian, untuk menjaga agar kegiatan dunia usaha tetap berjalan seperti biasa. Saya juga minta kepada Kepala Daerah untuk mendukung kebijakan ini dan melakukan kebijakan yang memadai di daerah," ujarnya. (lyn)

Sumber: