Penurunan Angka Kemiskinan, Jangan Terjebak Euforia

SERANG-Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten telah mengeluarkan data yang menunjukkan angka kemiskinan di Banten mengalami penurunan sebesar 0,15 persen periode September 2019. Namun penurunan tersebut dianggap hal biasa dan jangan sampai terjebak euphorianya saja. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan dalam acara Kopi Sore Pak Pemred di salah satu stasiun radio di Kota Serang, Senin (20/1). Turut hadir Kepala Bidang (Kabid) Sosial dan Pemeirntahan Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah (Bappeda) Provinsi Banten Nurmetia, Kepala Seksi (Kasi) Statistik Ketahanan Sosial BPS Provinsi Banten Urif Puji Raharja, dan Akademisi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Boyke Pribadi. "Kemiskinan di Banten menurun yang dipotret oleh BPS itu saya tidak happy (senang), karena turunya juga tidak signifikan, nanti juga naik lagi," katanya kepada wartawan. Ia menjelaskan, menurunnya angka kemiskinan lantaran berbarengan dengan berjalannya program pemerintah baik pusat maupun daerah mulai dari Maret sampai dengan September 2019, sehingga banyak masyarakat miskin tertolong. Sementara pihaknya belum tahu jika kembali dihitung mulai September hingga Januari 2020. "Di rentan September sampai Januari ini kan ada bencana ataupun yang lainnya, itu belum tentu angkanya, jangan-jangan sudah naik lagi," ujarnya. Maka dari itu, ia meminta kepada Pemprov Banten untuk tidak berbungah hati, namun data BPS tersebut harus dijadikan evaluasi agar dapat mengetahui faktor yang benar-benar mempengaruhi perhitungan BPS tersebut. "Angka kemiskinan itu segitu-segitu saja, naik sedikit itu tidak signifikan. Yang harus dilihat itu apa faktor sebenarnya, kalau saya melihat karena program sedang jalan, kalau program itu berhasil ya ditambah volumenya, kan banyak yang belum, supaya berjalan seimbang. Jadi harus selfie juga," terangnya. Akdemisi Untirta, Boyke Pribadi mengatakan data yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Banten telah menunjukkan program intervensi sudah berhasil mengurangi angka kemiskinan di Banten. Akan tetapi program tersebut belum tentu berjalan dalam kurun waktu September sampai Maret mendatang. "Periode September sampai Maret belum tentu berjalan karena baru kuartal pertama,  dan biasanya program itu bisa dijalankan pada kuartal kedua, sehingga angka itu bisa saja menurun (angka kemiskinan menurun)," katanya. Meski demikian, ia menyarankan agar Pemprov Banten tidak hanya membuat program untuk mengobati gejala kemiskinan dengan bantuan yang instan atau charity saja, namun juga bervisi pemberdayaan. "Terutama dalam bidang pendidikan. Jadi kalau kita bisa intervensi orang yang nganggur menjadi bekerja, maka dia keluar dari garis kemiskinan. Tapi mengharapkan kemiskinan nol, itu tidak mungkin, karena itu sudah ketentuan ada yang orang rajin bekerja, dan yang malas, yang penting trennya bisa terus menurun," tuturnya. Kabis Sosial dan Pemerintahan Bappeda Provinsi Banten, Nurmetia mengatakan untuk mewujudkan penurunan angka kemiskinan, pihaknya memiliki program-program tematik yang khusus untuk penanggulangan kemiskinan. Seperti mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin, memberdayakan, meningkatkan pendapatan, ada sinergi program dan kegiatan kelembagaan. "Itu yang sedang satu-satu kami bedah, yang pasti kami juga tengah fokus lebih kepada pendataan ketepatan sasaran dan implementasi program pemerintah," katanya. (mam/and)

Sumber: