Buruh Kepung PT Gunung Selang, Nota Dinas PPNS Diabaikan

BALARAJA-Ratusan buruh yang terhabung dalam serikat pekerja kimia energi dan pertambangan ( SPKEP - SPSI) Kabupaten Tangerang kembali  menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang PT Gunung Selang,  Kamis (23/3). Ratusan buruh tersebut menuntut agar perusahaan mematuhi nota dinas pertama yang dikeluarkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret lalu.

Berdasarkan pantauan di lapangan, buruh yang kesal dengan tindakan sewenang-wenang perusahaan kepada rekan kerjanya yang di PHK, melakukan orasi secara bergantian. Tak hanya itu, buruh juga membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan agar perusahaan merespon tuntutannya, sesekali buruh berteriak dengan kata-kata buruh bersatu tak bisa dikalahakan.

Dalam nota dinas yang ditandatangani Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten dan tiga orang pengawas ketenagakerjaan selaku penyidik, ditemukan empat pelanggaran yang dilakukan oleh PT Gunung Selang. Empat  pelanggaran tersebut meliputi upah minimum Kabupaten, perjanjian kerja untuk waktu tertentu (kontrak kerja), pemborongan pekerjaan, dan kepesertaan BPJS.

Koordinator aksi Wawan Galih mengatakan, nota dinas yang dikeluarkan tanggal 8 Maret 2017 diabaikan oleh perusahaan. Disnaker Provinsi memberikan waktu hanya 7 hari untuk memenuhi segala temuan itu sejak tanggal  surat  dikeluarkan.

"Terkait upah sudah jelas, perusahana membayar upah dibawah UMK yang ditetapkan Gubernur Banten, yakni kisaran Rp 3,1juta, sementara UMK Berdasarkan SK  Gubernur Banten no 561/Kep. 553- Huk/ 2016. sebesar Rp 3.270.936.,"ujar Wawan Galih.

Selain Upah, sambung Wawan Galih, PPNS ketenagakerjaan juga menemukan pelanggaran adanya kontrak kerja, dan pemborongan pekerjaan.

" Undang-undang melarang pekerjaan borongan yang disatukan dengan pekerjaan utama, di PT Gunung Selang pekerjaan utama memakai sistem outsorsing dan dikerjakan borongan. Ini jelas pelanggaran, " sambung Wawan.

Sementara saat dikomfirmasi, Pengawas ketenagakerjaan Rudi Hardiyansah membenarkan jika pihaknya sudah mengeluarkan nota dinas terhadap perusahaan PT Gunung Selang. Menurutnya, jika perusahaan mengabaikan nota dinas pertama, kemudian pengawas akan mengeluarkan nota dinas kedua dan ketiga. Jika tetap diabaikan maka akan dinaikan ke pro justisia.

" Saat ini  Langkah -langkah ditempuh oleh pengawas ketenagakerjaan, kalau tetap diabaikan maka, akan dilakukan kepada penegakan hukum untuk diproses,"katanya.

Hal senada dikatakan Ketua PC SPKEP SPSI Kabupaten Tangerang Subianto. Menurutnya, bukan hanya persoalan upah dan kontrak serta pekerjaan borongan, namun   pelangaran yang paling  fatal adalah soal kepesertaan BPJS. Subianto yang juga anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional menjelaskan, dalam UU No 13 Tahun 2003, dan surat  edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transimigrasi, Nomor SE. 1/MEN/III/2014 tentang pengawasan penyelenggaraan program jaminan sosial pada BPJS.

" Setiap pekerja/ buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS,"ucap Subianto.(sdh)

Sumber: