17,5 Juta Nama Ganda Masuk DPT

JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02, Prabowo - Sandiaga mendatangi Komisi Pemilihan Umum, pada hari Senin (11/3). Mereka menyampaikan laporan resmi hasil verifikasi dan investigasi tim BPN di lapangan. Hasilnya cukup mengejutkan. BPN menduga ada 17,5 juta lebih nama ganda yang masuk ke Daftar Pemilih Tetap. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Komunikasi dan Media BPN, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pihaknya mengaku prihatin mengenai keutuhan dan integritas DPT. Dari hasil temuan BPN, data tersebut sudah diserahkan ke KPU untuk kemudian ditindalanjuti. "KPU RI memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan verifikasi dan investigasi. Dan ini sudah kami lakukan selama beberapa bulan, disusul beberapa pertemuan dengan KPU RI. Bahwa menurut kami BPN, tim IT kami, masih ada masalah sejumlah nama kurang lebih 17, 5 juta. Itu namanya dianggap ganda bisa juga dinilai invalid," beber Hashim yang juga adik Capres Prabowo Subianto, Senin (11/3) bersama pendukung dari kandidat Capres-Cawapres 02 ini. Menurut Hashim, dari pertemuan tersebut ada tangapan cukup positif dari KPU. Pihaknya akan diberikan waktu untuk mengadakan pengecekan lapangan bersama secara random. Di tempat sama, Politikus Partai Gerindra Riza Patria menuturkan, temuan sangat tidak wajar. Dia memaparkan, d ari 17,5 juta nama itu, diantaranya bertanggal lahir Tanggal 1 bulan Juli yang jumlhanya sekitar 9,8 juta. Ada yang lahir 31 Desember sebanyak 3 juta lebih, dan yang lahir tanggal 1 bulan Januari 2,3 juta. Selain tanggal lahir, BPN juga menilai janggalan lain. Pasalnya, ada lebih dari 300 ribu orang berumur di atas 90 tahun. Kemudian ada pemilih berumur di bawah 17 tahun dengan jumlah yang cukup banyak. Menurut Riza, data yang dimiliki KPU berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, pihaknya juga berencana menemui Dirjen Dukcapil Kemendagri untuk meminta klarifikasi terhadap data hasil temuan dari BPN yang dianggap tidak wajar itu. Riza menambahkan, data tersebut berbasis dari DPT 2 sampai 15 Desember. Temuan ini berdasarkan data terkahir yang diterima dari KPU. "Bukan fiktif tapi gak wajar. Nanti kita akan pastikan mana yang manipulatif mana yang fiktif mana yang salah entry. Nanti ketahuan di lapangan," tambahnya. Perlu Konfirmasi Sementara itu, Komisioner KPU Viryan Azis menerangkan, BPN mengonfirmasi data pemilih dari tanggal 1 Maret 2019. Dari 17,5 juta, ini bukan data invalid, tapi menurut pandangan BPN 02 perlu dikonfirmasi. "Kami sudah jelaskan data tersebut. Kami sudah koordinasi dengan Dukcapil. Minggu lalu, hari Jumat, saya datang ke Dukcapil, konfirmasi beberapa hal, utamanya WNA yang masuk DPT. Termasuklah mengkonfirmasi data dengan tanggal lahir tersebut. Data dengan tanggal lahir tersebut demikian adanya. Mengapa data seperti itu bisa muncul? Informasi yang kami terima, data itu hasil dari pencatatan di bawah," papar Viryan. Ia mencontohkan, misalnya ada pemilih pada saat kegiatan administrasi kependudukan, tidak ingat tanggal, dan bulan lahir. Menurut Viryan, data seperti ini bukan tidak wajar. Karena sudah ada sejak Pemilu 2014 lalu. Dan ini merupakan data kependudukan sipil. Terkait dugaan data ganda, Viryan menerangkan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan partai politik, salah satunya Gerindra. KPU telah menyerahkan data potensi ganda ke DPP partai Gerindra pada Februari sebanyak 775 ribu dari dugaan 190 juta. "Itu data pontensi ganda, bukan data ganda. Dan data tersebut sudah kami sampaikan kepada jajaran kami di bawah untuk diklarifikasi kembali," tuturnya. Viryan menambahkan, data yang disampaikan tim BPN 02 terbilang cukup detail. Karena disampaikan by name, by addres. KPU juga akan segera menindaklanjuti, menjadi bagian dari kegiatan proses perbaikan DPT. Kegiatan tersebut ada yang sifatnya pengecekan administratif, yaitu dengan menyandingkan data kependudukan dengan DPT. Hal senada juga disampaikan oleh rival BPN yakni TKN Jokowi-Maaruf yang juga mendesak KPU untuk menuntaskan permasalahan DPT, baik data ganda ataupun permasalahan terkait ditemukannya sejumlah Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke dalam DPT. Hal tersebut disampaikan oleh Arya Sinulingga dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, kemarin. Politikus Partai Persatuan Indonesia (Perindo) ini berharap, permasalahan DPT tidak dibiarkan berkepanjangan. Pasalnya, selain berpotensi merugikan pihaknya, pesta demokrasi Bangsa Indonesia juga terancam tidak maksimal. "Kami ingin agar pemilu berjalan baik jadi memang DPT itu harus bersih dari data-data yang tidak baik dan tidak benar," singkat Arya. (fin/khf)

Sumber: