Pengadaan Proyek Rawan Korupsi, Banten Gandeng ICW

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG – Sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah masih menjadi salah satu ladang rawan korupsi. Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), lebih dari 50 persen perkara korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian berkaitan dengan sektor tersebut. Mengantisipasi potensi penyimpangan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menggandeng ICW untuk memperkuat pengawasan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan pengaduan masyarakat.

Kerja sama tersebut diarahkan untuk membangun sistem pengaduan yang lebih terstruktur, transparan, dan memiliki kepastian waktu penanganan. Dalam hal ini, ICW mendampingi Inspektorat Provinsi Banten menyusun mekanisme khusus agar setiap laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan pengadaan proyek pemerintah dapat ditindaklanjuti secara jelas.

Koordinator ICW Almas Sjafrina mengatakan, besarnya anggaran dan kompleksitas proses birokrasi membuat pengadaan barang dan jasa memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi. Padahal, sektor tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penyediaan berbagai kebutuhan pelayanan publik.

"Dari rilis terbaru kami, tren penindakan oleh aparat penegak hukum baik KPK, Kepolisian, maupun Kejaksaan menunjukkan lebih dari 50 persen perkara korupsi yang ditangani berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa," katanya dalam diskusi terarah Pembahasan Replikasi SOP Penanganan Aduan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersama ICW di Aula Inspektorat Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (12/11).

Menurut Almas, perkara yang berhasil diungkap aparat penegak hukum belum tentu menggambarkan keseluruhan praktik penyimpangan yang terjadi. Karena itu, pengawasan tidak boleh hanya mengandalkan penindakan setelah korupsi terjadi, tetapi harus diperkuat melalui pencegahan dan keterlibatan aktif masyarakat.

ICW selama 15 tahun terakhir, lanjutnya, konsisten mendorong transparansi pengadaan melalui tiga pendekatan, yakni pembenahan regulasi, edukasi publik melalui platform opentender.net, serta penguatan peran lembaga pengawasan internal pemerintah, termasuk inspektorat.

Namun, partisipasi masyarakat dalam mengawasi proyek pemerintah tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung mekanisme penerimaan dan penanganan laporan yang memadai.

"Karena kami sadar peraturan yang baik itu akan percuma kalau kemudian tidak ada publik yang ikut mengawasi dan tidak ada lembaga formal pemerintah yang menyambut hasil pengawasan publik itu sendiri," ujarnya.

Almas mengungkapkan, berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), penanganan pengaduan di sejumlah inspektorat daerah masih menghadapi berbagai kendala. Mulai dari keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia (SDM), hingga kualitas substansi laporan masyarakat yang belum memenuhi kebutuhan pemeriksaan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya penyusunan SOP khusus. Melalui mekanisme baru ini, Inspektorat Banten diharapkan memiliki pedoman kerja yang jelas, termasuk tahapan pemeriksaan dan batas waktu penanganan setiap pengaduan.

"Kehadiran SOP baru ini diharapkan menjadi solusi agar Inspektorat Banten memiliki alur kerja dan tenggat waktu yang jelas dalam memproses aduan, sekaligus memberi kepastian layanan bagi masyarakat pelapor," jelasnya.

Ia menegaskan, penyusunan SOP harus mempertimbangkan karakteristik dan kompleksitas persoalan pengadaan di tingkat provinsi. Dengan demikian, dokumen tersebut tidak berhenti sebagai kelengkapan administrasi, tetapi benar-benar menjadi pedoman operasional dalam memperkuat pengawasan.

Selain pendampingan penyusunan SOP, ICW juga menyiapkan pelatihan probity audit untuk meningkatkan kapasitas auditor daerah. Pelatihan ini diharapkan memperkuat kemampuan inspektorat dalam mengawal integritas proses pengadaan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyambut positif kolaborasi Pemprov Banten dengan ICW. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Andra menegaskan, laporan masyarakat tidak seharusnya dipandang sebagai gangguan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya, pengaduan warga dapat menjadi sumber informasi sekaligus peringatan dini untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

"Saya ingin menegaskan bahwa aduan masyarakat bukan ancaman atau gangguan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Aduan adalah sumber informasi, bentuk partisipasi publik, sekaligus instrumen peringatan dini," katanya.

Ia berharap, pembahasan SOP yang melibatkan jajaran inspektorat kabupaten dan kota se-Banten tersebut dapat memperkuat kesamaan standar pengawasan di seluruh daerah. Dengan sistem pengaduan yang lebih baik, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek pemerintah diharapkan semakin transparan serta menghasilkan pembangunan yang berkualitas.

"Salah satu wujudnya adalah memastikan pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai ketentuan, transparan, bersaing secara sehat, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan," paparnya. (mam/and)

Sumber: