Kades Keluhkan Cicilan Gerai KDMP
Kopdes Merah Putih atau KDMP telah berdiri di Desa Bangkuyung, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Minggu (1/11). (SYIROJUL UMAM/TANGERANG EKSPRES)--
"Program KDMP seharusnya tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan desa. Pemerintah harus memastikan skema pembiayaan koperasi berjalan tanpa mengurangi kemampuan desa memenuhi kebutuhan masyarakat," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Agus Mintono mengatakan, hingga kini sumber modal untuk menjalankan usaha koperasi belum bersumber dari APBN maupun Dana Desa. Melainkan dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota, ditambah bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
"Sedapat mungkin dikumpulkan. Simpanan pokok dan wajib itu harus ada," katanya.
Agus menjelaskan, Dana Desa yang diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2026 hanya digunakan untuk membayar angsuran kredit pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP melalui PT Agrinas Pangan Nusantara. Sementara untuk modal kerja, koperasi harus mandiri menghimpun dari anggotanya.
Kondisi itu membuat kemampuan modal antar KDMP di Banten tidak merata. Ada koperasi yang sudah mengumpulkan simpanan anggota dalam jumlah cukup, ada pula yang baru merintis dan mendapat sokongan CSR untuk memulai usaha.
"Sumber permodalan KDMP berbeda-beda di setiap wilayah. Selain menghimpun simpanan anggota, sejumlah koperasi mendapat dukungan CSR," katanya.
Namun Dinkop UKM Banten belum merinci total simpanan yang telah terkumpul di seluruh KDMP maupun berapa banyak koperasi yang sudah menerima CSR.
Menurut Agus, pemerintah daerah masih mengkaji skema pembiayaan lain untuk memperkuat modal KDMP agar tidak hanya bergantung pada simpanan anggota. Hingga kini belum ada skema tambahan yang ditetapkan.
"Selama ini kan sebatas dari simpanan pokok dan wajib, ditambah CSR. Ke depannya, dirasa ada terobosan yang nanti dikaji dulu sambil berjalan," ujarnya.
Selain persoalan modal, pemerintah juga menyoroti kapasitas pengelola koperasi. Kementerian Koperasi dijadwalkan menggelar pelatihan khusus bagi bendahara KDMP pada pertengahan November 2026 untuk meningkatkan tata kelola keuangan.
Agus menegaskan, penguatan modal dan SDM pengelola menjadi kunci agar KDMP bisa berjalan berkelanjutan, tanpa membebani Dana Desa untuk kebutuhan operasional.
"Penguatan modal dan kapasitas pengelola diperlukan agar koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan," paparnya. (mam)
Sumber:
- Share:
