Presiden Joko Widodo dikabarkan menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan. Itu disampaikan saat rapat konsultasi pimpinan lembaga pekan lalu.
Ketua MPR Zulkifli Hasan pun meyakini, sikap pemerintah konsisten untuk menunda pembahasan RUU tersebut. "Kemarin konsultasi ditunda. Saya kira enggak (ada perubahan sikap)," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/3).
Terhadap RUU tentang Pertembakauan itu, Zulkifli berpendapat tidak dibutuhkan. Dia pun menegaskan bahwa Fraksi PAN menolak adanya RUU itu.
Ketika ditanyakan mayoritas fraksi mengusulkan RUU tentang Pertembakauan untuk kesejahteraan petani, menurutnya itu hanya alasan saja. "Itukan alasan saja. Kita menolak keras itu. Itu akal-akalan saja," tegas ketua umum PAN itu.
Namun ketika ditanyakan lebih lanjut apa yang dimaksud akal-akalan, dia enggan menjawabnya. "Tanya sana (DPR). Itu nanti marah DPR sama saya," pungkas Zulkifli.
Diketahui, pemerintah kabarnya telah memberi sikap terkait RUU tentang Pertembakauan melalui surat presiden yang dikirimkan ke DPR pada 18 Maret lalu. Namun, surpres itu belum sampai ke meja pimpinan Badan Legislatif (Baleg).
Ketua Baleg sekaligus ketua Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Pertembakauan, Firman Soebagyo mengatakan, bisa jadi surpres itu berisi penolakan dengan memberikan alternatif. Yakni, mengganti RUU tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menteri di setiap Kementerian terkait.
"Nah kita tunggu, sekarang ini kita menunggu dari pemerintah surpresnya nanti mencantumkan apa saja. Itu nanti kita bahas dengan pemerintah," ujarnya kemarin. (dna/JPG)