Agama Rentan Jadi Alat Politik

SERANG - Isu agama dinilai rentan dijadikan alat untuk kepentingan Pemilu 2019. Hal itu disampaikan Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin saat menghadiri acara temu sapa penyuluh agama di Makorem 064/Maulana Yusuf, Kota Serang, Kamis (20/9). Menurut Lukman, potensi isu agama dijadikan kepentingan politik sangat besar dan sulit dihindari karena warga Indonesia adalah masyarakat yang agamis. Konsekuensinya, akan ada beberapa aspirasi yang dikontestasikan secara terbuka ke hadapan publik. “Maka kondisi seperti itu akan berpotensi, saya katakan berpotensi. Tidak otomatis tentu tapi memiliki potensi, peluang untuk munculnya kerawanan sosial yang berakibat pada konflik-konflik sosial,” kata Lukman saat ditemui wartawan usai acara. Dijelaskan Lukman, adapun kerawanan sosial yang berpotensi terjadi adalah terseret-seretnya agama dalam keberagaman aspirasi tersebut. “Agama, karena kita adalah masyarakat yang sangat agamis tentu terbuka peluang yang sangat-sangat besar. Agama digeret-geret atau digunakan untuk mengagregasikan berbagai macam aspirasi yang beragam ini, yang dikontestasikan, diperlombakan, dipertunjukan di hadapan kita,” jelasnya. Dengan potensi tersebut, menurut Lukman, semua pihak perlu bersikap arif. Masyarakat sudah harus menyadari bahwa kampanye itu hakikatnya adalah menyuarakan, menyebarluaskan keunggulan yang kita kampanyekan. Bukan sebaliknya, bukan menyebarluaskan hal-hal negatif atau menyeberluaskan sisi keburukan dari lawan. “Jadi kalau kita punya capres dan cawapres yang masing-masing, para pendukungnya berupaya untuk (menunjukkan) siapa yang terbaik di antara mereka sebagai calon. Bukan kemudian saling mendiskreditkan, saling menjelek-jelekan dan seterusnya,” ujarnya. Kembali dikatakan Lukman, ketika kampanye atau penyampaian aspirasi lebih condong menunjukkan sisi negatif sosok yang didukung maka akan muncul virus negatif. Virus tersebut akan menyebar dengan luar biasa mudahnya sehingga atmosfir dan wacana publik hanya akan diisi oleh hal-hal negatif. “Mari kita kita mengedepankan kampanye baik karena tidak ada manusia yang sempurna itu. Caleg yang sempurna itu tidak ada, sementara calonnya banyak sekali. Kalau kita kampanye negatif tentu calon lain juga akan membalas, menyebarluaskan sisi negatif dari lawannya,” katanya. Ia menekankan, peran para penyuluh agama yang ada di daerah untuk bisa menggiring atmosfir dan wacana publik ke arah yang positif. Penyuluh agama harus bisa berperan sebagai pengayom masyarakat. “Orang-orang yang mengayomi, memberikan ketenangan, keteduhan, kesejukan di tengah-tengah masyarakat dalam menjelaskan esensi agama. Apalagi sekarang berada di tengah-tengah masa di mana aspirasi yang beragam itu dilombakan,” ujarnya. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Banten Bazari Syam mengungkapkan, saat ini Banten memiliki 1.616 penyuluh agama. 90 diantaranya PNS berstatus dan 1.526 berstatus non pns. “1.330 penyuluh agama Islam di mana tersebar se-Banten, per kecamatan minimal delapan orang penyuluh. Penyuluh agama kristem ada 70 orang, Hindu 51 orang, Khatolik 41 orang, Buddha 95 orang dan Konghucu 25 orang,” kata Bazari. Dengan segala keterbatasan yang ada, secara umum penyuluh agama melaksanakan tugasnya penuh kesungguhan. Selain penyuluh, mereka juga berperan aktif dalam program nasional sebagai penyuluh informasi publik. “Penyuluh agama Banten juga meraih penghargaan penyuluh teladan nasional pada 2017. Menerima penghargaan dari presiden di Istana Negara. Kami akan terus meningkatkan kapasitas penyuluh agama,” ujarnya. Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dalam kesempatan yang sama menyampaikan upaya Pemprov Banten dalam penguatan beradaban melalui revitalisasi Kawasan Banten Lama. Menurutnya, Kawasan Banten lama sejak dulu merupakan pusat budaya, peradaban, serta wujud nyata dari keberagaman dan kerukunan umat beragama. “Di sana ada masjid, ada vihara, ada pancasila,” ujarnya. Selain itu WH juga menyampaikan pertumbuhan pendidikan di sektor agama yang menjadi perhatian pemprov. Sebagai bentuk komitmen, pemprov telah memberikan bantuan Rp 20 juta untuk setiap pesantren di Banten yang mencapai hampir 4.000 pesantren. “Segala bantuan agama untuk masyarakat harus sampai kepada masyarakat, jangan ada sedikitpun yang dipotong,” tegasnya.(tb/ang)