Kampus Tidak Boleh Main Sebelah Kaki

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir memberikan warning kepada perguruan tinggi untuk tidak ikut berpolitik praktis saat tahun politik. Kampus tidak boleh menjadi arena politik. Bila ingin mengundang Capres dan Cawapres wajib mengundang semua. Bukan salah satunya, karena perguruan tinggi tidak boleh memasuki era politik. "Saya harapkan kampus tidak main sebelah kaki. Kampus harus bisa menjaga marwah pendidikan. Kalau ada yang mau berpolitik silakan keluar dari kampus," ujar Nasir. Dia menambahkan, Kemenristekdikti sebentar lagi akan mengeluarkan peraturan yang menyatakan kampus tidak boleh sebagai arena berpolitik. Ini agar kampus hanya fokus pada pengembangan akademik dan untuk menjaga serta mengawal ideologi bangsa yaitu NKRI, Pancasila sebagai ideologi negara, dan UUD 1945, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tetap harus dijaga. Dia juga menyoroti perubahan yang terjadi di era milenial. Pembelajaran kini mulai melampaui batas-batas fisik. "Dengan melakukan hybrid/blended learning, bisa terjalin kerja sama antara perguruan tinggi dalam negeri dengan kampus asing yang tidak memiliki batasan dalam proses perkuliahan. Bahkan rasio mengajar ke depannya memungkinkan menjadi 1:1000 pada setiap perkuliahannya," beber Nasir. Dalam menghadapi itu, lanjut Nasir, tidak perlu lagi mempermasalahkan dikotomi antara PTN (perguruan tinggi negeri) dan PTS (perguruan tinggi swasta). Saat ini yang dilihat oleh masyarakat luas adalah soal kualitasnya. "Saya ingin menghilangkan dikotomi penguruan tinggi negeri dan swasta, dan menyakinkan kepada publik bahwa penguruan tinggi swasta juga bisa bersaing dengan perguruan tinggi negeri," tegas Nasir.(jpg/bun)