Jokowi Minta Airin Awasi Penjualan Rusun

CIPUTAT--Peletakan batu pertama pembangunan Rusunami Loftvilles di Jalan Raya Bukit Serua, Ciputat, resmi dilakukan kemarin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Seremoni ini menandai dimulainya pembangunan proyek hunian yang menyasar buruh dan pekerja di Kota Tangsel tersebut. Rusunami Lofvilles nantinya akan ada 9.000 unit untuk buruh dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).Harga per unitnya adalah Rp293 juta dengan DP (down payment) 1 persen dan cicilan per bulannya Rp 1,12 juta. Jokowi mengatakan, rendahnya biaya uang muka dan cicilan bulanan tersebut dimungkinkan berkat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang masuk dalam program sejuta rumah.“Satu unitnya memiliki luas 32 meter persegi, 2 kamar tidur dan satu kamar mandi,” ujarnya. Mantan Walikota Solo ini menjelaskan, pemerintah seharusnya sejak dulu memiliki bank tanah, sehingga dapat membangun rumah murah di tengah kota. Di mana harga satu meter tanah di tengah perkotaan saat ini sudah mencapai Rp 25 juta per meter persegi. “Ini salah pemerintah mengapa tidak dari dulu punya bank tanah. Kalau punya, kita akan mudah membangun rumah untuk masyarakat,” jelasnya. Jokowi menjelaskan pentingnya rumah untuk pekerja atau buruh di kawasan industri. Sehingga memudahkan pekerja atau buruh mencari tempat tinggal yang terjangkau dan dekat dengan kawasan industri. “Kalau tempat tinggalnya jauh dari tempat kerja, maka biaya transportasi besar. Ini yang saya lihat tak jauh dari tempat tinggal saya. Yang paling besar adalah biaya transportasi,” ungkapnya. Pada kesempatan itu, Jokowi pun mengingatkan Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany untuk mengawasi proses penjualan rumah susun sederhana milik yang dibangun oleh PT PP Urban dan BPJS Ketenagakerjaan ini. Wanti-wanti itu diberikan agar proses kepemilikan hunian murah itu tidak salah sasaran. “Saya sudah pesan ke Walikota Tangsel agar ikut mendata para pembeli rusunami ini. Khawatirnya kalau tidak diawasi ketat penjualan bangunannya akan diborong sama mereka yang mampu.  Padahal ini dibangun buat pekerja yang penghasilannya rendah di Tangsel. Saya tidak mau mendengar nanti masalah ini terjadi karena sudah diwanti-wanti dari sekarang,” kata Jokowi. Sementara itu Presiden Komisaris BUMN PT PP Andi Gani Nena Wea mengatakan, rusunami ini berdiri di atas lahan seluas 8,2 hektare yang terdiri dari 12 tower. “Sembilan tower terdiri 6.000 unit untuk buruh yang mendapatkan subsidi pemerintah dengan uang muka satu persen dan sisanya untuk perumahan komersil nonsubsidi dengan uang muka lima persen,” katanya. Andi menambahkan, Kota Tangsel tidak memiliki kawasan industri. Namun, ada lima perusahaan besar. Pria yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ini menjelaskan, di Kota Tangsel ada 120.000 anggota yang terdaftar di KSPSI. Jarak dari lima pabrik tersebut dengan rusunami tidak jauh dan mudah dijangkau. “Rata-rata buruh pabrik punya motor, jadi mereka bisa mudah dan memanfaatkan rusunami itu,” jelasnya. Pembangunan rusunami ditarget selesai selama empat tahun. Warga diberi pilihan mau mengontrak seumur hidup atau menyicil membeli unit rusunami. “Kalau ngontrak bayar Rp 800 ribu per bulan tapi, kalau nyicil cukup Rp 1,2 juta per bulan. Tinggal pilih, mau jadi kontraktor seumur hidup atau menyisihkan lebih punya sendiri,” ungkapnya. Warga diberi kemudahan dengan waktu kredit dari 10 sampai 15 tahun. Rusunami nantinya akan dilengkapi dengan sarana olahraga, ada penitipan anak, minimarket, apotek, pos jaga dan lainnya. Parkir mobil akan dipersempit supaya tidak disalahgunakan. Artinya warga yang beli dan tinggal di rusunami benar-benar yang berpenghasilan rendah. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, warga yang berhak membeli rusunami dengan uang muka satu persen adalah khusus peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan minimal satu tahun dan mengajukan seperti kredit pada umumnya,” katanya. Sementara Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany menuturkan, pihaknya siap melaksanakan tugas yang diberikan kepala negara dalam mengawasi dan menyeleksi para pembeli Rusunami Serpong ini. ”Kami akan coba mendata mereka sudah memiliki rumah atau mengontrak. Nanti kami akan coba buatkan sistem pendaftaran online kepada peminat hunian dari negara ini. Untuk pelaporan itu akan kami serahkan ke Kementerian PUPR, kami pastikan peruntukannya tepat sasaran seperti yang diinginkan Pak Jokowi,” tuturnya. (bud/jpg/bha)