Bolehkah Capres Petahana Pakai Pesawat Kepresidenan?

Penggunaan fasilitas negara dalam kampanye Pemilu 2019 masih menjadi perdebatan. Khususnya pemakaian pesawat terbang kepresidenan. Peraturan pemerintah (PP) yang mengatur pemanfaatan sarana milik negara itu juga belum diterbitkan. Kampanye pemilihan presiden (pilpres) akan dimulai pada 23 September. Aturan mainnya sudah dijelaskan dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. Namun, ada beberapa persoalan yang berpotensi mengundang pertentangan. Misalnya, pada pasal 64 dijelaskan fasilitas negara yang tidak boleh digunakan calon petahana saat kampanye. Yaitu, sarana mobilitas seperti kendaraan dinas yang meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai. Gedung kantor, rumah dinas, dan rumah jabatan milik pemerintah juga tidak boleh dipakai untuk kampanye. Begitu pula sarana perkantoran dan telekomunikasi milik pemerintah. Sementara itu, pada pasal 65 disebutkan pengecualian fasilitas negara yang bisa digunakan capres petahana. Dalam ayat 1 dijelaskan, penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan presiden dan wakil presiden yang menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional. Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, mobil dinas presiden tetap bisa digunakan saat kampanye. Sebab, mobil termasuk fasilitas melekat. ’’Mobil masuk dalam fasilitas pengamanan presiden,’’ terangnya kepada Jawa Pos kemarin (5/8). Menurut dia, jabatan presiden tidak bisa sedetik pun berganti tangan. Karena itu, petahana capres tidak sama dengan petahana pilkada yang harus cuti selama masa kampanye. Capres petahana hanya cuti saat melakukan kampanye. Wahyu menyatakan, sebelum melakukan kampanye, presiden mengirim surat pemberitahuan kepada KPU. Surat pemberitahuan disampaikan setiap kali hendak kampanye. Berapa kali surat diajukan, kata dia, bergantung kampanye yang dilakukan. ’’Itu bukan surat izin ya, tapi surat pemberitahuan,’’ tegas dia. Bagaimana dengan kemungkinan kampanye terselubung, misalnya dengan meresmikan proyek? Mantan anggota KPU Provinsi Jawa Tengah itu menuturkan, apa yang dilakukan capres petahana di luar waktu kampanye bukanlah kampanye. Jadi, aktivitas itu baru bisa disebut kampanye kalau dilakukan saat kampanye. ’’Pengawasan kampanye menjadi kewenangan Bawaslu,’’ ujarnya. Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengakui bahwa peraturan KPU kurang detail dalam mengatur penggunaan fasilitas negara saat kampanye. Misalnya, penggunaan rumah dinas. ’’Bagaimana jika ada anggota partai koalisi datang ke rumah dinas dan bicara tentang kampanye capres? Apakah hal seperti itu boleh. Itu yang masih menjadi masalah,’’ terangnya. Yang juga masih menjadi polemik adalah penggunaan pesawat kepresidenan. Apakah boleh capres petahana menggunakan pesawat kepresidenan, sampai sekarang belum jelas aturannya. Rencananya, penggunaan alat transportasi diatur dalam PP. Sampai sekarang, PP belum juga diterbitkan. Bagja mengatakan, pihaknya pernah bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, presiden berkeberatan jika penggunaan fasilitas negara itu diatur dalam PP. ’’Masak saya ngatur diri saya sendiri,’’ terang Bagja menirukan pernyataan Jokowi. Presiden meminta aturan tersebut dicantumkan dalam peraturan KPU. Karena itulah, Bawaslu akan menyusun parameter pengawasan kampanye sebelum masuk masa kampanye pada 23 September. Dia berharap pemerintah pada akhirnya bersedia menerbitkan PP agar masalah penggunaan fasilitas negara dalam kampanye capres bisa lebih jelas. Hingga hari kedua pendaftaran capres-cawapres kemarin (5/8), belum ada satu pun calon yang mendaftar. KPU mewanti-wanti agar mereka tidak mendaftar pada akhir masa pendaftaran. Apalagi pada 10 Agustus tengah malam. Sebab, hal tersebut bisa melelahkan pasangan calon yang harus menjalani tes kesehatan pada 11 Agustus 2018. ’’Sebelum pemeriksaan kesehatan, pasangan calon harus istirahat dan melaksanakan puasa. Jadi, jangan sampai kelelahan gara-gara proses pendaftaran,’’ ucap Ketua KPU Arief Budiman kemarin. Rencananya, pemeriksaan kesehatan dilaksanakan di RSPAD. Menurut Arief, semua bagian tubuh akan diperiksa. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Mata, telinga, hidung, tenggorokan, juga paru-paru. ’’Pokoknya semuanya. Saya nggak hafal istilah medisnya,’’ ucap pria asal Surabaya itu. Dia juga mengingatkan jumlah massa yang boleh dibawa saat mendaftar ke KPU. Setiap paslon diberi kesempatan menghadirkan 170 pendukung. Itu pun hanya 50 orang yang dipersilakan masuk ke ruang pendaftaran di gedung KPU. Sementara itu, 120 orang lainnya hanya boleh menunggu di lokasi parkir. ’’Paslon bebas memilih siapa 50 orang yang akan diajak mendampingi sampai di tempat pendaftaran,’’ papar Arief. Pendukung juga boleh membawa atribut dan spanduk. Namun, Arief meminta atribut tersebut tidak sampai memancing provokasi negatif. Terkait pengaturan lalu lintas saat pendaftaran, lanjut dia, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan dinas perhubungan (dishub). Mereka tentu sudah berkoordinasi untuk mengatur lalu lintas agar tidak sampai menimbulkan kemacetan. Dia yakin proses pendaftaran tidak mengganggu lalu lintas. Di sisi lain, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kunto Ariawan mengatakan, sampai kemarin belum ada pasangan calon yang melaporkan harta kekayaan ke KPK. Kunto memperkirakan paslon melaporkan harta kekayaan sesaat sebelum mendaftar ke KPU. ’’Tanda terima laporan LHKPN hanya bersifat sebagai pelengkap syarat mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres. Seperti syarat SKCK, surat kesehatan, ijazah, dan lain-lain,’’ tambah Kunt. (lum/c19/fat)