Tunggu Pengumuman Calon Wapres Pendamping Jokowi

JAKARTA – Selain menunggu pengumuman calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo, partai koalisi juga menyiapkan para kadernya untuk masuk Kabinet Kerja Jilid II. Namun, dalam pembicaraan koalisi, pengisian kabinet belum dibahas. Mereka masih sibuk membentuk tim kampanye gabungan. Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, secara otomatis semua partai menyiapkan kadernya untuk masuk kabinet, termasuk PDIP. Sebab, partai merupakan tempat penggemblengan calon pemimpinan. “Salah satu fungsi parpol adalah pengkaderan dan kepemimpinan,” tutur dia kepada Jawa Pos kemarin (3/8). Jadi, tutur dia, setiap partai mempunyai stok banyak untuk menjadi menteri atau pejabat setingkat menteri. Siapa saja kader PDIP yang akan disiapkan masuk kabinet Jokowi jilid dua? Anggota DPR RI itu mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mempunyai kewenangan menunjuk kader partai. Kader hanya sebagai petugas partai yang melaksanakan amanah yang diemban. “Petugas partai dalam konotasi positif,” ungkap dia. Yang pasti kader partai banteng siap menjalankan perintah sebagai menteri atau pejabat setingkat menteri. Bagaimana dengan posisi menteri yang sekarang dijabat kader PDIP, seperti Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang dijabat Puan Maharani, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menkum HAM Yasonna H Laoly, menurut dia, pengisian kursi di kabinet belum dibahas. Politikus asal Jawa Tengah itu mengatakan, partai koalisi pendukung Jokowi sedang sibuk merumuskan tim kampanye. Yang paling penting sekarang bagaimana tim kampanye bekerja dengan baik, saling bersinergi, sehingga berjalan dengan baik. Pihaknya juga masih menunggu pengumuman cawapres yang akan mendampingi Jokowi. Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, pengisian kabinet diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. “Kami menerapkan politik tanpa mahar, dan tahap syarat. Politik yang berkeadaban. Tidak seperti yang di sebelah,” ucap dia. Jika Jokowi meminta kader Nasdem menduduki posisi di kabinet, tentu partainya sangat siap dan akan bekerja full time. Jabatan di pengurus partai pun akan ditinggalkan, karena harus fokus sebagai menteri atau setingkatnya. Kader Partai Nasdem banyak yang mempunyai kompetensi. Ada yang berlatar belakang jenderal, ekonomi, pakar politik, energi, ahli pemerintahan, dan pakar lainnya. Dia menegaskan bahwa partainya tidak akan meminta-minta jabatan menteri, karena itu sudah menjadi komitmen Nasdem. Semua keputusan diserahkan kepada presiden. Sekarang partainya fokus memenangkan Jokowi pada Pemilu 2019. PKB juga tidak mau ketinggalan. Partai yang diketuai Muhaimin Iskandar itu juga siap jika diminta masuk kabinet. Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, banyak kader partai yang berpengalaman dan mempunyai kemampuan. “Kami akan menyiapkan kader terbaik,” ungkap dia. Saat ini, kader PKB mengisi tiga jabatan menteri. Yaitu, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri. Jazilul mengatakan, dia belum bisa memastikan siapa nanti yang akan ditunjuk untuk mengisi tiga jabatan itu. “Kita fokus capres- cawapres dulu,” ucap anggota DPR RI itu. Partai Golkar enggan berbicara formasi kabinet. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan mengatakan, partainya tidak mau membahas pengisian kabinet. “Sekarang bagaimana berjuang memenangkan Pak Jokowi,” ucapnya singkat. Partai Hanura juga bersikap sama. Sekjen Partai Hanura Herry Lontung Siregar mengatakan, belum waktu membahas posisi menteri di kabinet. Menurut dia, banyak kader Partai Hanura yang kompeten. Namun, belum saatnya untuk membahasnya. Kubu oposisi atau koalisi di luar pemerintah nampaknya belum membahas isu terkait kabinet bayangan. Partai Amanat Nasional (PAN) misalnya, memiliki pandangan yang berbeda menyikapi usulan kabinet bayangan. Wakil Sekjen PAN Saleh Partaonan Daulay saat dikonfirmasi merespon positif, jika kabinet bayangan itu bisa terealisasi. “Itu saran yang menarik, perlu dibicarakan di tingkat internal koalisi,” kata Saleh kepada Jawa Pos. Menurut Saleh, penentuan kabinet bayangan tentu membutuhkan komunikasi antar partai koalisi. Kebutuhan setiap posisi kabinet tentu tidak selalu sama dengan tawaran kader yang disodorkan masing-masing partai. “Itu kewenangan partai secara bersama untuk menentukannya. Yang jelas, PAN memiliki banyak kader yang siap didistribusikan untuk membantu pemerintah,” ujarnya. Berbeda dengan Saleh, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PAN Viva Yoga Mauladi tidak sepakat dengan ide kabinet bayangan. Menurut dia, kabinet bayangan bukan hal yang mendesak dilakukan. Justru, upaya membangun kerjasama antar koalisi adalah kesepahaman yang harus didahulukan. “PAN dalam membangun koalisi partai tidak sepakat jika membahas struktur kabinet bayangan. Bagi PAN, yang prioritas adalah menyusun platform koalisi sebagai haluan dan panduan dalam pemerintahan, jika ditakdirkan Allah menang pilpres,” tegas Wakil Ketua Umum PAN itu. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) saat dikonfirmasi melihat isu kabinet bayangan sebagai opsi yang bisa dibahas. Namun, sampai saat ini koalisi belum menyentuh bagaimana menyusun kabinet bayangan. “Belum, belum, masih jauh itu,” kata Ahmad Riza Patria, ketua DPP Partai Gerindra. Jika bicara figur, Riza meyakini banyak kader Partai Gerindra yang layak masuk kabinet. Namun, dirinya tidak ingin bicara lebih jauh terkait itu. Menurut dia, isu yang lebih penting saat ini adalah pematangan koalisi antara Gerindra, PAN, PKS dan PAN. “Secara prinsip kami solid, platform sudah oke, capres sudah pak Prabowo, cawapres masih dibicarakan,” kata Riza. Terkait dengan cawapres, Riza menyebut komunikasi antar partai koalisi sudah menyebut sejumlah nama. Menurut dia, nama cawapres Prabowo meliputi tokoh internal partai dan dari eksternal partai. “PKS mengajukan Pak Salim (Salim Segaf Aljufri, red), Demokrat Pak AHY (Agus Harimurti Yudhoyono, red), PAN ada Pak Zul (Zulkifli Hasan, red), dari luar ada Ustaz Abdul Somad dan Pak Anies (Anies Baswedan, red),” ujarnya. (jpg/bha)