Elpiji 3 Kg Subsidi Pakai Barcode

Jakarta - Pemerintah menetapkan elpiji tabung hijau ukuran 3 kilogram (kg) sebagai produk bersubsidi. Sebagai penegasannya tertera tulisan hanya untuk masyarakat miskin pada tabung elpiji tersebut. Oleh sebab itu, Pertamina yang ditugaskan memasok elpiji tersebut akan menyiapkan pengawasan ketat pada distribusi elpiji 3 kg subsidi. Pengawasan tersebut melalui barcode dan kartu. "Mengenai barcode tentu ini pun akan kita lakukan karena untuk kita monitor melakukan pengawasan terhadap distribusi Elpiji bagi masyarakat," terang Plt Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati di sela-sela acara ECGL Leadership Forum di Jakarta, Rabu (4/7/2018). "Jadi ini kita kan sinergi juga, karena Bulog untuk yang beras. Kan ada beberapa produk yang diberikan pada masyarakat miskin, ini kita harus sinergi kalau tidak salah Bulog mengeluarkan kartu, kita akan lakukan," lanjut Nicke. Nicke menambahkan, Pertamina juga sudah menyiapkan Elpiji 3 kg non subsidi untuk masyarakat mampu. Dengan adanya produk ini, maka masyarakat mampu tidak menggunakan produk bersubsidi. Dia mengatakan, produk Elpiji 3 kg bersubsidi dan non subsidi dibedakan dari warnanya. Tabung elpiji 3 kg subsidi berwarna hijau, sedangkan tabung elpiji 3 kg non subsidi berwarna merah jambu (pink) "Yang 3 kg yang pink non subsidi kemudian yang subsidi tetap yang hijau," tutupnya. Sebelumnya, Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto saat rapat panja antara Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan Pemerintah soal RAPBN 2019. Djoko mengatakan langkah tersebut sebagai upaya pemerintah menjamin penyaluran yang tepat sasaran. "Untuk elpiji kebijakannya 2019 ada itu dua alternatif, yang pertama alternatif mencoba melakukan distribusi tertutup dengan sistem IT dengan barcode, jadi tabung 3 kg itu akan kita berikan barcode," kata Djoko di ruang rapat Banggar DPR, Jakarta, Selasa (3/7) lalu. Pemberian barcode pada tabung gas 3 kg ini juga sebagai tanda bahwa yang berhak memperoleh adalah benar-benar masyarakat miskin saja. Alternatif yang kedua adalah pemberian subsidi langsung kepada masyarakat melalui kartu subsidi yang sudah dipakai untuk komoditi lain. "Jadi untuk golongan yang berhak saja, atau subsidi langsung kepada masyarakat tertentu saja digabung dengan sistem kartu yang dipakai untuk subsidi komoditi lain," jelas dia.(dtc)