PPDB Jadi PR Besar, Sejumlah Kepala Dinas Terancam Dicopot

SERANG--Mendaftar ke SMA/SMK negeri begitu rumit dan sulit. Sistem online menggunakan teknologi informasi, seharusnya menjadi lebih mudah mendaftar. Kenyataannya, sebaliknya. Makin susah dan membuat panik orangtua siswa. Website tak bisa diakses. Gubernur Banten Wahidin Halim mengakui, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) online SMA/SMK memang tidak beres. Pria yang akrab disapa WH itu mengancam menonjobkan pejabat yang dinilai tidak becus bekerja. “Sedang kita cari siapa yang berperan menimbulkan kegaduhan,” katanya, saat ditemui di Kantor Bappeda Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (3/7). Orang nomor satu di Pemprov Banten itu meminta pelaksanaan PPDB tahun sebelumnya seharusnya bisa menjadi pelajaran. Tapi kenyataannya tahun ini tak jauh beda buruknya. Pada PPDB tahun lalu, masalahnya masih sama dengan yang sekarang. Website untuk tak bisa diakses. Masalah ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar, agar pada 2019 mendatang tidak terulang lagi. “Makanya kita evaluasi,” ujarnya. Terkait adanya permasalahan komunikasi antarorganisasi perangkat daerah pada pelaksanaan PPDB, menurutnya seharusnya hal itu bukan jadi persoalan. Bahkan dengan server yang cukup dan bandwitdh yang memadai, seharusnya pelaksanaan PPDB berjalan lancar. “Merekanya (OPD) yang nggak mau. Yang pasti kita evaluasi seluruh kepala dinas,” katanya. Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta panitia PPDB untuk terus mengiventarisir hasil PPDB. “Jangan ada kesalahan teknis. Calon siswa-siswi yang sudah terdaftar didata dulu, yang masuk mana. Yang sudah terverifikasi mana saja. Jangan sampai saat validasi orangnya tidak ada,” kata Andika. Terkait adanya informasi jual beli kursi, Andika menegaskan hal itu tak bisa ditolerir. “Saya tegaskan jangan ada jual beli PPDB. Pak WH dan saya sudah perintahkan Inspektorat untuk memeriksa operator dari mulai dinas sampai kantor cabang dinas, bahkan sampai ke sekolah-sekolah. Kita ingin tahu ini masalahnya teknis atau ada kebocoran SDM,” tegasnya. Menurutnya, pemprov tidak ingin terjadi permainan dalam PPDB online 2018. Selain itu, Andika juga meminta kepada seluruh OPD terutama menyangkut pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja. “Contoh kecil saja, PPDB. Masyarakat memasukkan anaknya sekolah saja susah. Baik Inspektorat, Kominfo dan Dindikbud menjadikan itu (PPDB) prioritas,” katanya Kepala Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (BTKIP) Dindikbud Banten Teddy Rukman mengatakan, pihaknya tengah melakukan rekap aduan dari para pendaftar. “Menurut pengakuan mereka nilainya masuk dipassing grade, tapi saat pengumuman namanya tidak masuk. Maka itu kami (help desk) saat ini sedang merekap. Kenapa bisa hilang,” kata Teddy. Ia juga mengimbau kepada pendaftar jika namanya sebelumnya tercantum tetapi saat pengumuman PPDB tidak ada segera melapor ke help desk. Laporan disertai bukti yang mendukung. “Harus ada bukti kalau memang bisa masuk sekolah itu. Terutama passing gradenya. Misalnya passing grade 175 tapi pendaftar nilainya 150 ya nggak bakal masuk, tapi kalau di atas kita tampung dulu kita rekap,” katanya. Mengenai lamanya masa aduan, Teddy mengaku akan menerima sebelum proses daftar ulang. “Secepatnya hubungin help desk,” ujarnya. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten yang merupakan Ketua Panitia PPDB, Joko Waluyo menegaskan, pengumuman PPDB masih sesuai jadwal. Yakni 2 Juli 2018. “Siapa bilang molor? Dari (Senin) malam sudah bisa diakses. Hasilnya sudah keluar sekitar jam 10 malam,” katanya. Dijelaskan Joko, dalam waktu dekat ini pihaknya juga akan melakukan evaluasi menyeluruh. “Evaluasi pasti. Ini (rapat) juga bagian evaluasi,” ujarnya. (tb/ang/bha)