Debat Pilgub Ricuh, Mendagri Kritik Bawaslu

SALATIGA-Debat publik ketiga pilgub Jabar yang digelar di kampus UI, Depok, Senin (14/5), sempat diwarnai kericuhan. Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, kericuhan tak perlu terjadi jika Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjalankan fungsinya. Tjahjo mengakui, belum mengetahui bagaimana aturan dari Bawaslu. Namun demikian, seharusnya Bawaslu mengingatkan jika acara debat dan adu program ini keluar dari konteksnya. "Walaupun belum menyebutkan nama, tapi kan konteksnya kan berbeda," kata Tjahjo setelah menjadi pembicara seminar nasional Pemilu (Demokrasi) Bermartabat, di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Selasa (15/5). Menurut Tjahjo, masing- masing pasangan calon tidak bertindak provokatif. Setiap pasangan calon harus tetap membangun iklim sejuk dan tidak merangsang masyarakat dengan menjungkirbalikkan etika berpolitik. Mendagri juga menyampaikan, menjelang dilangsungkan pemilu, pemerintah juga telah melakukan pemetaan sampai detail area-area yang dimungkinkan rawan terhadap potensi konflik. "Seperti, daftar pemilih tetap (DPT) hingga masalah KTP-el yang hingga saat ini belum selesai," kata Tjahjo. Sebelumnya diberitakan, pernyataan akhir kandidat gubernur Jawa Barat (Jabar) nomor urut 3 Sudrajat pada debat publik ketiga pilgub Jabar di Depok memicu emosi pendukung pasangan lain. Alasannya, Sudrajat menyinggung soal ganti presiden. Sudrajat saat menyampaikan pesan penutup dalam debat yang diselenggarakan di Universitas Indonesia, Senin (14/5) malam, mengatakan, apabila pasangan Asyik memenangi pilgub Jabar 2018 maka pada 2019 bisa mengganti presiden. "Asyik menang, 2019 kita akan mengganti presiden," ujar Sudrajat dalam debat yang disiarkan langsung melalui sebuah stasiun televisi itu.(rep)