Rekaman Rini-Sofyan Bisa Bikin Investor Kabur

JAKARTA-Rekaman percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut Pertamina Sofyan Basir yang diduga membahas fee proyek LNG di Banten masih menjadi perhatian publik. Rekaman percakapan itu dinilai bisa mengurangi kepercayaan investor berinvestasi di Indonesia. Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra el Talattov, melihat dalam rekaman percakapan itu juga kental nuansa kolusi karena Rini diduga berusaha memuluskan sepak terjang kakaknya, mendapat fee proyek BUMN. “Percakapan yang kental nuansa kolusi, menunjukkan adanya intervensi yang tidak sehat di BUMN,” kata Abra, saat dihubungi, Rabu (2/5). “Investor akan melihat kasus rekaman Menteri Rini sebagai preseden buruk, BUMN tidak fleksibel karena selalu diatur-atur dan akhirnya investor nanti tidak mau lagi membiayai proyek-proyek BUMN,” imbuh dia. Selain itu, kata Abra, rekaman Rini-Sofyan juga mencoreng citra pemerintah dan bisa berdampak pada sulitnya mendapat kepercayaan investor. “Karena jatuh rugi BUMN kan yang akan nanggung pemerintah. Yang bisa dilihat langsung dari kasus ini adalah citra-citra BUMN akan memburuk di mata investor,” kata Abra. Saat pemerintah kehilangan kepercayaan investor, lanjut Abra, maka dampak buruk selanjutnya akibat perbuatan Rini adalah tersendatnya aliran modal untuk menjalankan berbagai proyek strategis. Secara politis, rekaman percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Dirut PLN Sofyan Basir dinilai bisa merugikan Presiden Joko Widodo. Untuk mencegahnya, Jokowi disarankan segera merespons dan mengambil tindakan tegas jika dugaan mengenai bagi-bagi fee dari proyek itu benar terjadi. "Misalnya Presiden tidak mengklarifikasi, ini akan jadi bom waktu untuk pemerintah," kata peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, di Jakarta, Kamis (2/5). Adnan melihat, citra Rini kini semakin buruk karena sebelumnya sudah dikenal sebagai menteri yang banyak mendapat kritik. Bahkan, sudah dua tahun ini DPR ogah menggelar rapat dengan Rini, sehingga pengawasannya tidak maksimal. Karena itu, lanjut Adnan, sudah waktunya Presiden mengevaluasi kinerja Rini Soemarno agar pemerintah tidak kecipratan citra buruknya. Jokowi didorong tegas menyikapi kasus rekaman Rini-Sofyan karena kuat dugaan terjadi bagi-bagi fee proyek. "Ini merupakan ujian bagi pemerintah, bagaimana pemerintah mendesain sebuah BUMN yang sehat," tegasnya. Selain bakal berdampak buruk secara politik, lanjut Adnan, kasus rekaman Rini juga bisa menurunkan kepercayaan investor pada iklim investasi di Indonesia. Pasalnya, banyak keputusan strategis di BUMN diambil berdasarkan alasan politik dan satu contohnya adalah keputusan Rini Soemarno merombak direksi PT Pertamina. "Saya kira akan muncul banyak sekali hipotesis liar bahwa BUMN adalah sapi perahan. Kalau pengambilan keputusannya itu di ruang yang gelap maka investornya akan kabur,” ungkap Adnan. (jpc)