Musrenbang Jangan Jadi Pabrik Kata-kata

SERANG – Kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten tahun 2019 ini hanya menjadi pabrik kata-kata belaka. Namun, harus sesuai harapan masyarakat. Demikian disampaikan Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah. “Pembangunan bukan bagaimana kita klarifikasi situasi dan kondisi. Tapi bagaimana melakukan tindakan cepat sesuai harapan masyarakat, jangan jadi pabrik kata-kata,” kata Asep saat ditemui usai menghadiri acara Murenbang RKPD Provinsi Banten 2019 di salah satu hotel ternama di Kota Serang, Selasa (10/4). Ia juga meminta ketegasan dari pemerintah terkait segala persoalan yang masih berkutat pada klarifikasi. Asep menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus mempunyai sikap yang tegas. "Jangan sampai gubernurnya melakukan ini tapi OPD nya tidak. Ini juga sedang kita lihat persoalannya dimana? Termasuk masalah serapan anggaran dan lelang yang belum jalan, itu juga kita lihat dimana masalahnya," uja Politisi PDI Perjuangan ini. Mengenai progres satu tahun kepemimpinan Wahidin Halim-Andika Hazrumy, politisi PDIP itu tidak terlalu banyak berkomentar. Ia beralasan pihaknya belum bisa mengukur kinerja pemprov. "Kita juga lagi bahas LKPJ 2017, dan besok (hari ini) kita akan serahkan ke komisi-komisi untuk dibahas dan dijadikan rekomendasi untuk gubernur," kata Asep. Namun, kata Asep, melihat kondisi yang ada, pihaknya merasa pesimis dengan program-program yang telah dicanangkan. "Start awal belum signifikan, belum lagi LKPJ tahun lalu. Ditambah serapan anggaran belum progresif dan ini harus kita cari akar masalahnya," katanya. Mengenai Musrenbang, dijelaskan Asep, acara tersebut merupakan tindaklanjut dari musyawarah desa dan musyawarah kabupaten/kota yang akan dijadikan masukan sebagai penguatan dari sisi RPMJD Pemprov Banten 2017-2022. "Ini yang harus kita tindak lanjuti agar perencanaan pembangunan yang dicanangkan sesuai yang diharapkan masyarakat," jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan, perencanaan pembangunan harus terintegrasi dan bersinergi baik antar satuan kerja terkait di daerah maupun dalam hubungannya dengan satuan kerja di tingkat provinsi hingga lembaga di tingkat pusat. Sehingga dengan demikian program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan output, outcome dan impact yang akan dirasakan secara lebih nyata oleh masyarakat. “Tema-tema dan isu yang ditawarkan harus bersumber dari suasana kehidupan masyarakat itu sendiri, sehingga apa yang kita lakukan nanti betul-betul memenuhi hasrat, kehendak dan hatinya masyarakat. Oleh karena itu yang menjadi persoalan bagi kita kadang kala kita lupa dengan mereka dan kadang kita tidak berangkat dari hatinya masyrakat miskin,” kata WH. Ia menyadari banyak usulan dan harapan warga yang disampaikan lewat Musrenbang. Namun yang harus diperhatikan, tidak semua program bisa diwujudkan. “Paling tidak forum ini memberikan manfaat bagi kita sekalian. Forum ini menjadi pertemuan bagi kita orang-orang bijak yang memikirkan tentang banten hari ini dan banten kedepan,” ujarnya. Menurutnya, ada beberapa program prioritas utama program pembangunan di tahun 2019. WH menegaskan, Pemprov Banten mewacanakan program pembangunan tetap mengarah pada akselerasi pembangunan pelayanan dasar masyarakat yaitu infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. “Melalui rapat Musrenbang ini bagaimana kita bisa lakukan perencanaan yang baik dan efektif,” ujarnya. Ketua Pelaksana Musrenbang yang juga Sekda Banten Ranta Soeharta menjelaksan pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Banten tahun 2019 merupakan tahapan dari proses perencanaan partisipatif dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Tujuannya untuk mendapatkan masukan dan saran dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan Provinsi Banten tahun 2019. “Musrenbang tahun 2019 kedepan diharapkan menghasilkan kesepakatan tentang isu strategis RKPD, prioritas pembangunan dan tema pembangunan,” kata Ranta. Terpisah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya Latuconsina mengatakan, pada Musrenbang kali ini sejumlah program prioritas masih pada wilayah penyelesaian infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Sementara untuk tema acara, belum berubah masih seputar kesenjangan wilayah. "Selain tiga isu strategis, kita juga membahas empat isu yang semuanya lebih terkait pada ekonomi. Tapi pendekatannya tematik diantaranya masalah pangan, pariwisata, pengangguran, dan secara khusus dibahas juga soal Banten Lama," kata Hudaya. Dijelaskan Hudaya, pendekatan tematik dilakukan agar pemerintah menjadi terbiasa dalam melakukan pendakatan demi mencapai target RPJMD. Ia mencontohkan salah satu pendekatan yang dilakukan melalui metode spasial (berdasarkan posisi tempat). "Misalkan pangan, kita lihat kecamatan tertentu di perbatasan Pandeglang-Lebak untuk pangan konsentrasi di situ. Selain itu juga soal perikanan dan kelautan dan lain-lain," jelasnya. "Sama halnya dengan pariwisata, dimana destinasi yang akan dikelola pemprov. Itu diidentifikasi lalu diselesaikan dinas yang terlibat. Begitu juga pengangguran, kita selesaikan secara parsial per kabupaten/kota yang akan kita simpulkan dalam diskusi," sambungnya. Menurutnya, empat maslah yang dibahas merupakan turunan dari tiga program prioritas. "Mudah-mudahan formula dari empat masalah itu bisa diselesaikan hari ini (kemarin)," ujarnya. Berdasarkan pantauan, Musrenbang itu juga dihadiri Wakil Gubernur Andika Hazrumy, Sekretaris Daerah Ranta Soeharta, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, narasumber dari Kementrian Dalam Negeri, Bappenas, Kementrian Keuangan, Kepala Daerah Kabupaten dan Kota, Kepala OPD dilingkungan Pemprov Banten, Instansi Vertikal, Akademisi, Perwakilan Ormas, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Pada kesempatan ini Gubernur Banten menyerahkan penghargaan pembangunan daerah tahun 2018 kepada Pemkot Tangerang dan Pemkab Lebak. Penghargaan diberikan daerah yang menyusun rencana kerja pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota terbaik.(tb)