WH Anggap Wajar Serapan Belum Optimal

SERANG - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menganggap wajar, jika serapan anggaran pada triwulan pertama belum optimal. Ini dikarenakan terdapat perubahan sistem terkait pembayaran non tunai dan perubahan pada Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (Simral). “Memang agak lambat, ada perubahan rekening. Biasa itu mah, kenyataannya ada penyesuaian dengan Simral soal pembayaran non tunai,” kata WH saat ditemui usai rapat rutin di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (2/4). “Yah data yang lambat masuk ke Simral kaya jumlah guru. Rekening masih yang lama ada guru yang belum merubah rekening, itu saja,” sambungnya. Menurutnya, soal serapan, pihaknya tidak menarget berapa banyak yang harus diserap. Meski begitu, WH mengklaim jika serapan pada triwulan kesatu kurang lebih mencapai 12 persen. “Rata-rata 12 persen, di semua daerah juga sama (serapan anggaran). Nggak pake OPD, nggak diuangkan, yah segitu rata-ratanya,” ujarnya. Mengenai surat dari DPRD Banten yang mempertanyakan serapan anggaran, WH tidak banyak berkomentar. “Itu kan sudah dijawab. Pokoknya wajar, tanggung jawab gubernur,” katanya. Sementara, Kepala Bappeda Banten Hudaya Latuconsina menjelaskan, jika serapan anggaran sudah mencapai 13 persen dari target sebesar 15 persen. Salah satu kendala yang membuat serapan remdah yakni pembayaran non tunai. “Serapan juga harusnya tender sudah mulai lancar, jadi sedikit terkendala karena lelang kan baru bulan-bulan ini. Sehingga ada keterlambatan dan itu mempengaruhi serapan,” jelas Hudaya. Menurutnya, jika ingin serapan anggaran maksimal, salah satu caranya adalah mempercepat proses lelang. “Lelang juga ada metodenya, bisa dipercepat terutama di konstruksi. Kemudian semua (OPD) harus gesit,” ujarnya. Dikatakan Hudaya, saat ini lelang untuk proyek besar baru sebatas penawaran. “Kaya di Dinas PUPR, Dindikbud, sama Dinas PRKP itu ketahuan yang besar (proyek). Seperti di Dindikbud saja masih banyak, ada sekitar 10 persen yang (terserap), tapi kan itu dana BOS, sisanya sih cuma dilelang saja,” katanya. Sebelumnya, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah menilai, dalam konteks pembangunan pihaknya tidak hanya melihat apa yang saat ini dikerjakan oleh pemprov secara satuan. Akan tetapi, persoalan apa yang menjadi kendala terkait program kerja yang sudah direncanakan oleh pemerintah. “Makanya akan kita undang Pak Gubernur dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membicarakan terkair serapan anggaran. Saya sudah minta Sekwan untuk kirim surat ke Gubernur untuk segera melakukan evaluasi,” kata Asep.(tb)